Presiden Jokowi Pastikan Bansos Beras Berlanjut hingga Desember

BeritaNasional.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa distribusi bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan tersebut akan berlanjut hingga Desember.

Hal itu dikatakan Jokowi saat melakukan peninjauan stok beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Gudang Bulog Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Kamis (27/6/2024). Presiden memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog.

“Januari sudah dapat? Februari sudah? Maret sudah? April sudah? Mei sudah? Yang diterima ini Juni? Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan ya,” kata Jokowi dilihat dari laman Presiden RI, Jumat (28/6/2024)..

Jokowi juga mengungkapkan bahwa program bantuan pangan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menekankan pentingnya penghitungan cermat untuk memastikan kecukupan dana. 

“Itu sudah kita hitung-hitung di APBN diteruskan atau enggak. APBN cukup enggak. Karena ini duit triliunan, gede banget. 10 kg per bulan untuk 22 juta masyarakat kita,” tegas Jokowi.

Jokowi juga bicara mengenai Bulog memiliki stok beras yang mencukupi, dengan 1,7 juta ton tersedia secara nasional dan 1.500 ton di Gudang Bulog Buntok sendiri. 

“Berasnya dari mana? Berasnya dari Bulog. Bulog stoknya cukup enggak? Sekarang Bulog memiliki stok 1,7 juta ton. Di sini saja stoknya 1.500 ton, bukan kilo lho, ton,” ungkap dia.

Mengenai fluktuasi harga beras, Kepala Negara menjelaskan bahwa saat ini harga pangan di seluruh dunia mengalami kenaikan akibat penurunan produksi. 

“Kenapa produksinya turun? Karena ada gelombang kekeringan, gelombang panas yang panjang di negara-negara, bukan hanya Indonesia,” tuturnya.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk menggenjot produksi agar naik sehingga harga beras turun. Namun, Presiden pun menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepuasan petani dan keterjangkauan harga untuk konsumen.

“Pemerintah harus menjaga keseimbangan yang tidak mudah, menjaga keseimbangan agar harganya (membuat) petani senang, harga di pasar, masyarakat juga senang. Tapi ya itu enggak mudah,” tandasnya.