Begini Jejak Rekam Firli Bahuri

BeritaNasional.com - Polda Metro Jaya telah menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan perkara baru yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dengan pasal 36 juncto dan pasal 65.

Kini Firli Bahuri mempunyai dua perkara yang ditangani Polda Metro Jaya, pertama dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan yang kedua dijerat UU KPK.

Meski demikian, Polda Metro Jaya belum menahan Firli. Padahal penetapan tersangka mantan Wakapolda Banten itu 
sudah delapan bulan berlalu. 

Polda Metro menyatakan, alasan pihaknya belum menahan Firli Bahuri lantaran berkas perkaranya belum memenuhi untuk dilakukan penahanan. Polda Metro berjanji akan segera melengkapi berkas perkara tersebut. 

Namun, siapa sih sebenarnya Firli Bahuri? 

Belakangan ini Firli dikenal dengan pejabat yang penuh kontroversi selama menjabat sebagai Ketua lembaga antirusuah.

Firli Bahuri, pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, pada 8 November 1963. Dilantik sebagai Ketua KPK menggantikan Agus Rahardjo pada 21 November 2019 lalu. 

Firli Bahuri tercatat sebagai lulusan AKABRI tahun 1990. Dari situ kemudian dia melanjutkan pendidikan di PTIK tahun 1997. Lalu Sespim tahun 2004 dan Lemhannas PPSA tahun 2017.

Sebelum menjadi pimpinan KPK, Firli pernah menduduki posisi strategis di Kepolisian, antara lain Wakapolda Banten (2014), Wakapolda Jateng (2016), Kapolda NTB (2017), dan Deputi Bidang Penindakan KPK (2018).

Selama karirnya di kepolisian, Firli Bahuri mendapat berbagai tanda jasa. Dari mulai Satyalancana Shanti Dharma (1992), Satyalancana Dwidja Sistha (2002).

Kemudian Satyalancana Seroja (2002), serta Satyalancana Pengabdian XXIV, Bintang Bhayangkara Pratama (2019), dan Bintang Bhayangkara Nararya. Meski punya beberapa prestasi di kepolisian, tapi perjalanan Firli Bahuri memimpin KPK penuh kontroversi. 

Firli Bahuri kerap dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) seperti penggunaan helikopter, himne KPK, dugaan berkomunikasi dengan pihak berperkara, pembocoran dokumen penyelidikan ESDM hingga yang terakhir dugaan pemerasan SYL.