Akui Ditawarkan Pemerintah untuk Pengelolaan Izin Tambang, Begini Sikap PP Muhammadiyah

BeritaNasional.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menjawab kabar telah menerima pengelolaan izin tambang. Isu tersebut menjadi sorotan lantaran PP Muhammadiyah sempat menyatakan tidak berminat dengan pemberian izin pengelolaan tambang dari pemerintah kepada ormas keagamaan.

Sekretaris Umum Abdul Muti mengakui PP Muhammadiyah sudah membahas secara resmi penawaran pemerintah. Ia mengungkap, pemerintah melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menawarkan PP Muhammadiyah mengurus tambang.

"Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024," kata Muti melalui Instagram pribadinya, Kamis (25/7/2024).

Namun, pemerintah belum menyampaikan lokasi tambang yang akan diurus oleh PP Muhammadiyah.

"Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," ujar Muti.

PP Muhammadiyah sudah membahas tawaran tersebut pada rapat Pleno 13 Juli. Ia belum mau mengungkap apa yang menjadi keputusan resmi. Sebelumnya dilaporkan bahwa PP Muhammadiyah menerima tawaran tersebut.

"PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli," kata Muti.

Secara resmi, PP Muhammadiyah akan mengumumkan ke publik apa yang menjadi keputusan resmi terkait penawaran kelola tambang pada Konsolidasi Nasional pada 27-28 Juli di Universitas Yogyakarta.

"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," kata Muti.