PKS Batalkan Dukungan untuk Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur, Evaluasi Komunikasi Jadi Alasan

BeritaNasional.com -  Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menjelaskan alasan mengapa tidak mengusulkan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur. Padahal, sehari sebelum pengumuman nama usulan Pj baru dari DPRD, mereka berencana hanya mengusulkan nama Heru Budi.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ismail, menyatakan bahwa nama Heru Budi tidak dimasukkan karena partainya melakukan evaluasi. Dan berdasarkan evaluasi menunjukkan bahwa Pemprov DKI dianggap kurang optimal dalam berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita juga mengevaluasi selama dua tahun ini bahwa salah satu kekurangan Pemprov DKI, termasuk legislatifnya, adalah belum optimalnya komunikasi dengan Kemendagri, sehingga beberapa hal dalam kerja sama sepertinya kurang lancar," kata Ismail kepada wartawan, dikutip pada Sabtu (14/9/2024).

Oleh karena itu, PKS mendukung jika Jakarta dipimpin oleh seseorang yang berasal dari Kemendagri.

"Nah, salah satu pertimbangannya adalah kita mencoba di sisa empat bulan terakhir ini untuk memperbaiki hal tersebut. Sosok yang tepat mungkin adalah seseorang yang lebih dekat dengan Kemendagri," ujar Ismail.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung alasan mengapa nama usulannya hampir sama dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus lainnya.

Menurutnya, hal tersebut mungkin terjadi karena pimpinan partai di DPP atau DPD telah berkomunikasi.

"Itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi karena pasti ada kemungkinan komunikasi di tingkat DPP maupun DPW. Saya mewakili fraksi, dan boleh jadi ada komunikasi di tingkat tersebut," ungkap Ismail.

Sebelumnya dilaporkan bahwa nama Heru Budi Hartono tidak masuk dalam tiga nama usulan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta versi DPRD. Saat ini, Heru masih menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta hingga 17 Oktober 2024.

Dalam Rapat Pimpinan Sementara DPRD DKI Jakarta pada Jumat (13/9/2024), setiap fraksi diminta untuk menyebutkan dan menyerahkan nama-nama yang diusulkan sebagai Pj.

Hasilnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mendapatkan 8 suara, Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir tujuh suara, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik satu suara.

Selanjutnya, Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono mendapatkan dua suara, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta Marullah Matali satu suara, Heru Budi Hartono satu suara, dan Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi satu suara.

Satu suara yang didapatkan Heru berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).

Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mengatakan bahwa tiga nama tersebut akan diusulkan ke Kemendagri hari ini.

“Berdasarkan hasil tersebut, tiga nama akan diajukan ke Mendagri untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Pj Gubernur Jakarta,” kata Achmad Yani.