Puan: DPR Harus Mengutamakan Kerja Sama dan Gotong Royong dalam Bekerja

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR 2024-2029 harus berani mengintervensi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tantangan ke depan. Dalam rangka menjalankan fungsi konstitusionalnya.

"DPR RI melalui fungsi-fungsi konstitusionalnya harus melakukan intervensi yaitu dengan kebijakan negara dalam politik hukum, politik anggaran dan politik pembangunan, untuk merespons berbagai tantangan di dalam membangun Indonesia," ujar Puan dalam pidato penetapan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Puan mengingatkan bahwa Indonesia ke depan menghadapi tantangan dan permasalahan struktural yang harus diselesaikan. Yaitu kualitas Sumber Daya Manusia, kedaulatan pangan, energi, industri nasional, UMKM, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lain sebagainya.

"Kita juga menghadapi perekonomian nasional yang masih dalam pemulihan," ujar politikus PDIP ini.

Karena itu, para anggota DPR terpilih harus membawa harapan rakyat agar bisa mengubah kehidupan semakin sejahtera. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh anggota DPR untuk menjalankan amanat dengan sebaiknya.

Anggota DPR harus berkerja mengutamakan kerja bersama dan gotong royong. "Pengambilan keputusan kebijakan negara tidak mungkin diputuskan sendiri. Kita harus bersama dengan Anggota DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan peran diplomasi," ujar Puan.

Sementara, Puan mengingatkan mekanisme kerja di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI adalah menetapkan kebijakan negara mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepakatan. Kata dia, kerja AKD DPR akan maksimal menunggu Presiden terpilih Prabowo Subianto menetapkan kabinet yang baru.

"Oleh karena itulah, di setiap Alat Kelengkapan Dewan diperlukan komunikasi yang efektif antara AKD DPR RI dengan Mitra Kerja, antar poksi-poksi antar pimpinan dan anggota, dalam semangat gotong royong, kerja bersama untuk menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan rakyat dan negara," kata Puan.