Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Kata PDIP

BeritaNasional.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta perubahan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD dikaji mendalam. Sebab, ada masalah apabila kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat.

"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam. Dulu dilakukannya pilkada langsung karena ada problem saat pemilihan di DPRD," katanya kepada wartawan yang dikutip pada Sabtu (14/12/2024).

Ganjar mengatakan, kalau pemilihan kepala daerah dianggap tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan.

"Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan. Maka, kalau sekarang muncul pikiran lain, sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu," katanya.

Sementara itu, PDIP belum mengeluarkan sikap resmi apakah mendukung atau tidak wacana kepala daerah dipilih DPRD.

"Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka, saya mengingatkan," kata Ganjar.

"Mau sistem apa pun yg akan dipakai, kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan agar kepala daerah, baik gubernur hingga bupati dan wali kota, tidak dipilih secara langsung. Tetapi dipilih dan diangkat oleh DPRD.

Prabowo berbicara mengenai mahalnya biaya pemilihan kepala daerah berkaca pada penyelenggaraan 2024.

"Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan dari partai lain, mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," kata Prabowo dalam pidato HUT Golkar ke-60 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Prabowo mencontohkan, pemilihan kepala daerah di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan India dipilih oleh DPRD. 

Karena itu, Prabowo mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota oleh DPRD. Agar lebih efisien dan tidak memakan biaya mahal.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati," tegasnya.