Kementerian P2MI Gagalkan Keberangkatan PMI Ilegal yang Hendak Kerja ke Malaysia

BeritaNasional.com - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berhasil menggagalkan keberangkatan seorang wanita calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang tidak sesuai prosedur keberangkatan.

Kabar itu disampaikan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding terkait M (54), wanita asal Karawang, yang hendak berangkat bekerja di Malaysia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri), pada Sabtu (1/2/2025).

“Pada saat verifikasi dokumen, korban CPMI ini tidak memenuhi syarat bekerja ke luar negeri melalui Kepri karena terdapat perbedaan identitas antara data di KTP dengan di paspor,” kata Karding dalam keteranganya pada Minggu (2/2/2025).

Setelah didalami, ternyata M hendak diberangkatkan oleh seorang pria berinisial AT (55) asal Serang, Banten. Dia mengatur keberangkatan korban mulai dari ditempatkan di rumahnya, Serang, Banten. 

Sampai akhirnya, M hendak diberangkatkan ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga (ART) secara ilegal. Berkat gerak cepat petugas, petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan AT.

“Tersangka AT diamankan di terminal keberangkatan Internasional Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, dan membawanya ke kantor Helpdesk Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri,” imbuhnya.

Atas perbuatan itu, AT saat ini dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk ditangani kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan mengembangkan motif dan jaringan lain.

Karena itu, Karding mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk menempuh jalur prosedural.

“Agar terhindar dari kasus TPPO dan sikap ketidakadilan,” katanya.

Karding juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung upaya pencegahan dalam memberikan pelindungan terhadap CPMI/PMI.

“Saya berharap tersangka mendapat hukuman setimpal sesuai dengan aturan yang berlaku. Bersamaan dengan berhasilnya pencegahan penempatan PMI non prosedural ini, semoga kesadaran CPMI akan risiko makin meningkat,” terangnya.