Alasan Menteri HAM Tak Bersuara pada Kasus HAM yang Melibatkan Perusahaan

BeritaNasional.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tidak ingin bersuara keras apabila ada perusahaan yang terlihat konflik HAM. Karena khawatir bakal membuat indeks saham jeblok.

"Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks sahamnya itu jeblok. Karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ujar Pigai saat rapat kerja Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pigai mengatakan, kementerian yang dipimpinnya sebatas menangani kasus yang ada unsur HAM. Jika menangani perusahaan yang terlibat, akan berdampak pada kerugian.

"Karena kalau kami lakukan menangani kasus atau mengevaluasi sebuah perusahaan secara utuh itu nanti bisa membahayakan bagi perusahaan dan merugikan perusahaan," ujar Pigai.

Jika Kementerian HAM ikut menangani perusahaan maka akan ada efek domino. Perusahaan bisa bangkrut.

"Begitu kami memberi punishment, bursa saham jatuh dan nanti internasional juga akan banned di perbankan, nasional juga, dengan OJK banned di perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps," kata Pigai.

Karena itu, Pigai meminta dimaklumi kondisi tersebut. Kementerian HAM tidak ingin gegabah dalam menangani kasus HAM.

"Kita ini semua, terutama kami adalah intelektual. )arena itu tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan," kata Pigai.