Hasto Tak Penuhi Panggilan KPK

BeritaNasional.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan.

Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, berdasarkan keterangan dari penyidik lembaga antirasuah yang menangani kasus anak buah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tersebut.

"Ya, berdasarkan informasi dari penyidik, saudara Hasto tidak memenuhi panggilannya hari ini sebagai tersangka," ujar Tessa di Gedung Merah Putih, Senin (17/2/2025).

Menurut Tessa, tim penyidik KPK akan kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada Hasto. Ia menegaskan bahwa panggilan tersebut dijadwalkan pada pekan ini, antara Kamis atau Jumat.

“Penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan, masih di pekan ini. Saya lupa apakah untuk hari Kamis atau Jumat,” tuturnya.

Tessa mengatakan surat tersebut akan dikirimkan oleh penyidik. Berdasarkan keterangan Hasto, Tessa menyebutkan bahwa alasan Sekjen PDIP tidak hadir adalah untuk meminta penundaan pemeriksaan kepada KPK.

"Alasannya, sebagaimana yang saya ketahui, adalah meminta penundaan hingga selesai putusan praperadilan yang akan diajukan kembali atau sudah diajukan lagi," kata Tessa.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengimbau agar Hasto hadir dalam pemeriksaan sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Menurut Tanak, seharusnya Hasto menaati hukum dan bersedia diperiksa karena telah berstatus sebagai tersangka.

"Idealnya, sebagai warga negara yang baik, beliau datang menghadiri panggilan penyidik," ujar Tanak.

Tanak menegaskan bahwa langkah Hasto yang meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan mengajukan praperadilan tidak dapat dibenarkan.

"Kalau menurut ketentuan hukum, adanya praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan," tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) tidak menetapkan apa pun terkait penundaan pemeriksaan dalam putusan praperadilan Hasto beberapa waktu lalu.

“Kecuali ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan praperadilan ditunda sampai dengan adanya putusan,” tandasnya.