Yordania Kembali Tegaskan Sikapnya, Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina

BeritaNasional.com - Raja Yordania Abdullah II menegaskan kembali penolakan tegasnya terhadap pemindahan paksa warga Palestina.
Pernyataannya disampaikan dalam pertemuan dengan para pensiunan militer di Royal Hashemite Court, menurut sebuah pernyataan resmi.
"Selama 25 tahun, saya telah mengatakan tidak untuk pemindahan paksa, tidak untuk pemukiman kembali, tidak untuk tanah air alternatif," kata Raja dilansir dari Antara, Selasa (18/2/2025)
Ia juga menegaskan kembali pentingnya de-eskalasi di Tepi Barat dengan menekankan bahwa mencapai perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk menjamin stabilitas di kawasan.
Ia juga menekankan menjaga kepentingan dan stabilitas Yordania serta melindungi rakyat Yordania adalah yang utama, serta menegaskan pentingnya membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Minggu lalu, Presiden AS Donald Trump menjamu Raja Abdullah di Gedung Putih, di mana ia kembali menyatakan keinginannya agar warga Gaza direlokasi dan wilayah kantong tersebut dikendalikan oleh AS untuk dikembangkan kembali menjadi kawasan wisata.
Kesepakatan gencatan senjata telah berlaku di Gaza sejak 19 Januari, menghentikan sementara perang genosida Israel yang telah menewaskan hampir 48.300 warga Palestina dan membuat wilayah kantong tersebut hancur.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November tahun lalu terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di wilayah kantong tersebut. (Antara)
8 bulan yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu