Jadi Pembicara di Retret Kepala Daerah, Jaksa Agung: Tidak Ada Tempat Aman Bagi Koruptor!

BeritaNasional.com - Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin hadir sebagai pembicara dalam kegiatan Retret atau Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2/2025).

Dalam arahannya, Burhanuddin menegaskan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dalam kepemimpinan daerah. Materi yang disampaikan pada kesempatan ini bertemakan “Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi”. 

“Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi ekonomi dan sosial bangsa,” tegas Burhanuddin dalam keteranganya, dikutip Rabu (26/2/2025).

Sebab, akui Burhanuddin korupsi di Indonesia telah menjadi permasalahan yang mengakar dan memiliki dampak luas terhadap perekonomian, stabilitas politik, serta kesejahteraan masyarakat. 

“Oleh karena itu, setiap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus menjadikan integritas dan transparansi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan,” tuturnya.

Sebab, Burhanuddin mengingatkan pihaknya tidak akan memberikan ruang aman bagi para koruptor. Dengan beberapa kasus yang telah berhasil diungkap Korps Adhyaksa.

“Tidak ada tempat aman bagi koruptor. Kejaksaan berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu,” kata dia.

Termasuk kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO), impor garam industri, penyalahgunaan dana desa. Sebagai bentuk komitmen tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi dalam bentuk apa pun.

“Siapa pun dan dari partai mana pun, jika terbukti melakukan korupsi, maka akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Atas paparan yang telah disampaikan, Burhanuddin mengajak seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menjunjung tinggi integritas. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 

Penting juga kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

“Saya berharap agar ke depannya para unsur pimpinan dan lembaga di daerah dapat memperkuat sinergi khususnya melalui forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA) dengan meningkatkan kerja sama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi,” kata dia.

“Dengan begitu, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” sambungnya.