DPR Minta Pemerintah Lindungi Hak Pekerja Sritex

BeritaNasional.com -  Keputusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja, menjadi pukulan berat bagi industri tekstil nasional dan ketenagakerjaan di sektor ini.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengatakan para pekerja yang telah dirumahkan tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hak ketenagakerjaan.

“Mereka harus mendapatkan pelindungan dan kepastian atas hak-hak ketenagakerjaan mereka, terlebih dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini,” ujarnya 

Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/3/2025) ia menyampaikan langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah. Netty menegaskan pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025. 

Politisi PKS ini meminta pemerintah, melalui BPJS Ketenagakerjaan memastikan pencairan manfaat JKP dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

“Kebutuhan masyarakat pasti meningkat saat Ramadhan ini dan apalagi menjelang Idul Fitri. Saya meminta BPJS TK agar pencairan JKP bagi pekerja terdampak dapat dilakukan secara praktis tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Jangan sampai mereka kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga,” ungkapnya.

Selain itu, Netty juga mendorong agar hak-hak pekerja yang masih dapat diupayakan tetap diperhatikan, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

“Meski saat ini pengelolaan Sritex berada di tangan kurator pasca putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), saya berharap ada upaya untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan haknya, termasuk pembayaran THR menjelang Idul Fitri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Netty juga mendukung langkah pemerintah dalam memerbaiki tata kelola industri tekstil agar sektor ini tetap berdaya saing dan mampu bertahan di tengah tantangan global.

“Perlu ada kebijakan yang lebih adaptif dan memberikan pelindungan bagi industri padat karya agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan,” ujarnya.

“Saya mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mitigatif terhadap industri lain yang memiliki risiko serupa. Jangan sampai pailitnya Sritex menjadi preseden bagi industri tekstil dan sektor lainnya. Diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan industri dan pelindungan tenaga kerja,” tandasnya.