Berita Pn Jaksel - Berita Nasional

Polda Metro lanjutkan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus (Beritanasional/Bachtiar)

HUKUM

Polda Metro Patuhi Putusan PN Jaksel, Lanjutkan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Selasa, 02 Juni 2026 | 16:21 WIB

BeritaNasional.com - Polda Metro Jaya siap mematuhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan atas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil...

Sidang dakwaan pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. (BeritaNasional/Bachtiarudin)

HUKUM

TNI Hormati Putusan Praperadilan PN Jaksel Perintahkan Polisi Lanjutkan Kasus Air Keras Andrie Yunus

Selasa, 02 Juni 2026 | 15:08 WIB

BeritaNasional.com - Markas besar (Mabes) TNI menghormati putusan praperadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan kasus penyiraman air...

Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus saat ditemui awak media (Beritanasional/Ahda)

HUKUM

Hakim Minta Polda Metro Jaya Lanjutkan Laporan Kasus Air Keras Andrie Yunus

Selasa, 02 Juni 2026 | 11:50 WIB

BeritaNasional.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan terkait masalah dihentikannya kasus penyelidikan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS,...

Gedung Merah Putih KPK. (BeritaNasional/Panji).

HUKUM

KPK Yakin Hakim Tolak Praperadilan Eks Ketua PN Depok di PN Jaksel

Senin, 20 April 2026 | 07:00 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait praperadilan eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta.

HUKUM

Status Tersangka Sekjen DPR Gugur, Hakim: KPK Sewenang-wenang

Selasa, 14 April 2026 | 11:55 WIB

BeritaNasional.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

Eks Wakapolri Oegroseno. (Beritanasional/Panji Septo)

HUKUM

Praperadilan Lee Kah Hin, Oegroseno: Laporan Informasi Tidak Diatur dalam KUHAP

Rabu, 11 Maret 2026 | 19:10 WIB

BeritaNasional.com - Eks Wakapolri Oegroseno menyoroti laporan informasi yang menjadi dasar Polda Metro Jaya menetapkan Direktur PT Wana Kencana Mineral, Lee Kah Hin, sebagai tersangka.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12/2025). (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

HUKUM

Hakim PN Jaksel Tolak Seluruh Permohonan Praperadilan Gus Yaqut, Status Tersangka Sah

Rabu, 11 Maret 2026 | 10:40 WIB

BeritaNasional.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi...

Suasana di PN Jakarta Selatan relawan Gus Yaqut penuhi ruang sidang dan selasar gedung pengadilan. (BeritaNasional/Bachtiarudin)

HUKUM

Yaqut Absen di Sidang Putusan Praperadilan, Relawan Penuhi Ruang Sidang

Rabu, 11 Maret 2026 | 10:37 WIB

BeritaNasional.com - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas absen dari agenda pembacaan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, memenuhi panggilan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (7/8/2025). (Beritanasional.com/Panji Septo)

HUKUM

KPK Percaya Diri Hakim Bakal Tolak Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas

Senin, 09 Maret 2026 | 20:08 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan menolak permohonan praperadilan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas...

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12/2025). (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

HUKUM

KPK Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut Tembus Rp622 M

Rabu, 04 Maret 2026 | 13:43 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK) mengungkap kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 menyentuh Rp622 miliar. Hal itu diungkap Tim Biro Hukum KPK...