Berita Peninjauan Kembali - Berita Nasional

Indahnya Kaldera Toba (Foto/Charles Kie)

EKBIS

Gubernur Sumut Siapkan Upaya Revalidasi Geopark Kaldera Toba

Selasa, 27 Mei 2025 | 11:30 WIB

BeritaNasional.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengaku sudah menyiapkan upaya agar mendapatkan hasil terbaik dalam proses revalidasi (peninjauan kembali) status Geopark Kaldera Toba...

Sejumlah massa mendatangi RSI NTB. (Foto/istimewa)

PERISTIWA

Imbas Polemik RSI NTB, Yayasan Diminta Tidak Rangkap Fungsi

Rabu, 21 Mei 2025 | 21:41 WIB

BeritaNasional.com - Polemik di tubuh Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) NTB terus menuai perhatian publik. Kali ini, Pengamat Kebijakan Publik UIN Mataram, Prof Winengan, memberikan...

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron. (BeritaNasional/Ahda)

POLITIK

Partai Demokrat Berkomitmen Kawal Revisi UU Pemilu

Senin, 19 Mei 2025 | 08:13 WIB

BeritaNasional.com - Partai Demokrat berkomitmen mengawal revisi UU Pemilu. Maka itu, Partai Demokrat menggelar forum diskusi bertajuk "Revisi Paket RUU Pemilu" di kantor DPP Partai...

HUKUM

MA Tolak PK Korupsi BTS, Eks Menkominfo Johnny G. Plate Tetap Dihukum 15 Tahun Penjara

Selasa, 13 Mei 2025 | 17:22 WIB

BeritaNasional.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

HUKUM

KUHAP Baru Atur Ulang Pra Peradilan dan PK, Simak Penjelasan Wamenkum Eddy

Minggu, 16 Maret 2025 | 23:30 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru perlu mengatur ulang terkait Pra Peradilan dan Peninjauan...

Wamenkum Edward OS Hiariej di Surabaya Jawa Timur. (BeritaNasional/dok humas Menkum)

HUKUM

KUHAP Baru Atur Ulang Pra Peradilan dan PK

Minggu, 16 Maret 2025 | 17:30 WIB

BeritaNasional.com - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru perlu mengatur ulang terkait Pra Peradilan dan Peninjauan Kembali (PK). Hal ini disampaikan Wamenkum Edward OS Hiariej...

Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). (BeritaNasional/Oke Atmaja).

HUKUM

KPK Segera Eksekusi Hukuman SYL

Senin, 03 Maret 2025 | 11:00 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi pembayaran uang pengganti mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Ilustrasi putusan hakim. (Foto/Freepik).

HUKUM

PK Dikabulkan, Hukuman Koruptor Minyak Goreng Lin Che Wei Dipangkas Jadi 5 Tahun

Sabtu, 15 Februari 2025 | 08:46 WIB

BeritaNasional.com - Mahkamah Agung (MA) ternya telah mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana kasus mafia minyak goreng Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat diwawancarai. (Beritanasional/Bachtiarudin)

HUKUM

Selama 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Pidsus Kejagung Sudah Sidik 420 Kasus

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:16 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melaporkan selama periode 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menyelidiki 420 perkara.

Menko Kumham Impas Yusril Ihza Mahendra (Beritanasional/Bachtiar)

HUKUM

Pemerintah Bentuk Pokja Khusus Lindungi Rakyat dari Pinjol Ilegal

Selasa, 21 Januari 2025 | 22:30 WIB

BeritaNasional.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI telah menggelar rapat koordinasi tingkat menteri pada Selasa...