Berita Revisi Kuhap - Berita Nasional

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

Habiburokhman: Pembahasan Revisi KUHAP di DPR Transparan dan Terbuka

Kamis, 17 Juli 2025 | 14:15 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan, DPR telah secara transparan dalam membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia membantah DPR secara...

Pimpinan Komisi II bersama anggota memberikan keterangan terkait RUU KUHAP. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)I

POLITIK

Bantah Draf KUHAP Tidak Bisa Diakses, DPR Sebut Website Sering Down karena Diretas

Kamis, 17 Juli 2025 | 13:09 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak bisa diakses di situs DPR. Situs DPR...

GALERI

RUU KUHAP Bisa Diakses Masyarakat Melalui Situs Resmi DPR, dpr.go.id.

Kamis, 17 Juli 2025 | 12:31 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama anggota memberikan keterangan terkait RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di ruang Komisi III, Nusantara II,...

Konpers Komisi III DPR terkait RKUHAP. (BeritaNasional/Ahda)

POLITIK

DPR Tegaskan Draf RUU KUHAP Bisa Diakses Publik Lewat Situs Resmi

Kamis, 17 Juli 2025 | 11:47 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, draf RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa diakses masyarakat melalui situs resmi DPR, dpr.go.id....

HUKUM

17 Poin Cacatan KPK Terkait RKUHAP

Kamis, 17 Juli 2025 | 11:45 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 17 poin yang belum sinkron dalam kerja pemberantasan korupsi dengan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP)

Juru bicara KPK Budi Prasetyo (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

KPK Temukan 17 Pasal RKUHAP yang Tak Sinkron

Kamis, 17 Juli 2025 | 08:40 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 17 pasal dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tak sinkron dengan kerja lembaga antirasuah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (BeritaNasional/Elvis)

POLITIK

Komisi III: KUHAP Baru Hasil Masukan Masyarakat

Rabu, 16 Juli 2025 | 14:26 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berasal dari masukan masyarakat dan juga pengalaman para...

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. (BeritaNasional/Elvis)

POLITIK

Komisi III: Kalau KUHAP Baru Batal Disahkan, Bakal Banyak Lagi Korban Ketidakadilan

Rabu, 16 Juli 2025 | 14:19 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa saja batal disahkan menjadi undang-undang.

POLITIK

Revisi KUHAP Siap Diambil Keputusan Tingkat Pertama di Komisi III

Rabu, 16 Juli 2025 | 13:21 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap, tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah selesai bekerja....

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan keterangan pers. (BeritaNasional/Ahda)

POLITIK

Puan Maharani: DPR Tak Akan Terburu-buru Sahkan Revisi KUHAP

Selasa, 15 Juli 2025 | 12:10 WIB

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menjamin DPR tidak akan terburu-buru dalam menyelesaikan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Puan mengatakan, DPR masih...