Berita Revisi Uu Haji - Berita Nasional

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar (BeritaNasional/istimewa)

POLITIK

DPR Desak Optimalisasi Nilai Manfaat Dana Haji

Rabu, 16 Juli 2025 | 11:30 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PKS Ansory Siregar, mendorong optimalisasi pengelolaan dana haji untuk meningkatkan nilai manfaat yang dirasakan langsung oleh jamaah.

Anggota DPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. (Foto/istimewa)

POLITIK

DPR Minta Revisi UU Haji dan Umroh Diselesaikan Tepat Waktu Agar Tidak Ganggu Persiapan Haji 2026

Selasa, 15 Juli 2025 | 18:40 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid berharap revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umroh bisa tepat...

Suasana Gedung DPR dilihat dari atas. (BeritaNasional/Elvis)

POLITIK

Revisi UU Haji dan Umrah Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Perkuat Kelembagaan BP Haji

Rabu, 09 Juli 2025 | 07:15 WIB

BeritaNasional.com - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah disepakati menjadi RUU usul inisiatif DPR. Keputusan itu telah diputuskan...

Gedung DPR RI. (BeritaNasional/Elvis Sendouw).

POLITIK

DPR Targetkan Revisi UU Haji Selesai Tahun Ini

Jumat, 20 Juni 2025 | 14:50 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menargetkan revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umroh bisa diselesaikan tahun ini. Komisi VIII berencana membahas...

Anggota DPR Maman Imanulhaq saat diskusi di DPR. (BeritaNasional/Elvis)

POLITIK

Komisi VIII DPR Nilai Pansus Haji 2025 Belum Diperlukan

Rabu, 11 Juni 2025 | 18:00 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menilai panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki penyelenggaraan haji tahun 2025 tidak diperlukan. Ia mendorong pemerintah untuk...

Panja Haji DPR dan Komisi VIII DPR melaporkan hasil penetapan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 ke Presiden Prabowo. (BeritaNasional/Oke Atmaja).

EKBIS

DPR Bakal Revisi UU Haji untuk Atur Biaya dan Kuota Jemaah Furoda

Rabu, 08 Januari 2025 | 11:45 WIB

BeritaNasional.com - DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Haji karena belum mengatur soal biaya tertinggi dan kuota haji furoda.