Berita Peraturan Kpk - Berita Nasional

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (tengah) bersama jajaran dan pemangku kepentingan di Desa Liagu, Provinsi Kalimantan Utara, Sabtu (7/2/2026).(Foto/HO/M4CR)

HUKUM

KPK Buka Peluang Pengembangan Penyidikan Kasus Amplop Bupati Kuansing ke Menhut

Selasa, 21 Juli 2026 | 11:38 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan penyidikan dalam perkara dugaan pemberian amplop berisi uang dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby kepada...

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

Eks Penyidik KPK: Penolakan Laporan Gratifikasi Harus Berlanjut ke Penegakan Hukum

Sabtu, 18 Juli 2026 | 18:28 WIB

BeritaNasional.com - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha meminta lembaga antirasuah segera membuka penyelidikan baru.

Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito. (BeritaNasional/Ami)

HUKUM

IM57+ Minta KPK Beri Kepastian Hukum Status Uang Amplop Raja Juli

Sabtu, 18 Juli 2026 | 16:00 WIB

BeritaNasional.com - IM57+ Institute meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kepastian hukum terkait status uang dalam kasus pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif...

Mantan penyidik KPK Praswad Nugraha (dua dari kiri) saat diwawancarai. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

Praswad Nugraha Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Tak Hentikan Proses Hukum

Sabtu, 18 Juli 2026 | 15:40 WIB

BeritaNasional.com - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menegaskan pelaporan maupun penolakan atas suatu pemberian tidak otomatis mengakhiri proses hukum.

HUKUM

IM57+ Desak KPK Buka Penyelidikan Dugaan Suap di Balik Amplop Raja Juli

Sabtu, 18 Juli 2026 | 09:17 WIB

BeritaNasional.com - IM57+ Institute mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan dugaan suap terkait pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Riau nonaktif Suhardiman Amby...

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

PERISTIWA

KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli karena Sudah Masuk Ranah Penyidikan

Jumat, 17 Juli 2026 | 16:12 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak laporan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dugaan penerimaan amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing),...

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (BeritaNasional/Panji).

HUKUM

KPK Rampungkan Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli, Hasilnya Dirahasiakan

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:40 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan verifikasi dan analisis atas laporan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. (Foto/Kemenhut)

HUKUM

KPK Masih Analisis Laporan Raja Juli Antoni soal Amplop dari Bupati Kuansing

Rabu, 08 Juli 2026 | 07:38 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menganalisis laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi...

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. (Foto/istimewa).

HUKUM

Eks Penyidik KPK: Pelaporan Amplop Menhut Tak Bisa Hapus Unsur Pidana

Selasa, 07 Juli 2026 | 20:11 WIB

BeritaNasional.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menilai pelaporan penerimaan amplop oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana...

HUKUM

Eks Penyidik Desak KPK Jelaskan Rasionalisasi Perubahan Aturan Gratifikasi

Kamis, 29 Januari 2026 | 09:59 WIB

BeritaNasional.com - Mantan Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha meminta KPK membuka dasar perubahan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme gratifikasi....