DPR Minta Konflik Kemanusiaan di Papua Diselesaikan

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira meminta aparat penegak hukum dan pemerintah menyelesaikan konflik kemanusiaan di Tanah Papua agar Hak Asasi Manusia (HAM) warga Papua dapat terpenuhi.

"Kejahatan yang dilakukan KKB tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi. Negara harus menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan damai yang menjadi hak mereka," ujar Andreas dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).

Andreas menyatakan keprihatinannya atas insiden tragedi 12 pendulang emas di Yahukimo yang meninggal dunia akibat kekejian KKB. Kasus itu terjadi tidak lama setelah KKB menembak 6 guru dan tenaga kesehatan hingga tewas.

Politikus PDIP ini menilai, tragedi di Yahukimo belakangan harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk hadir dalam melindungi hak asasi manusia di Papua.

"Peristiwa memilukan ini tentu kembali menggugah kesadaran kita bersama bahwa perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama, di manapun dan kepada siapapun, termasuk di Papua yang adalah bagian dari NKRI," terangnya.

Sebanyak 11 pendulang emas tewas dibunuh dan 2 lainnya disandera KKB di area pendulangan Lokasi 22 dan Muara Kum Kabupaten Yahukimo pada 6-7 April lalu. Polisi pun mengerahkan tim untuk memburu pelaku pembunuhan terhadap 11 warga sipil pendulang emas tersebut. Diduga kuat pelaku adalah KKB yang menamakan dirinya sebagai Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama.

Sementara 35 penambang lainnya berhasil mengungsi dan kini berada dalam pengamanan aparat TNI-Polri di Kampung Mabul Distrik Koroway Kabupaten Asmat. Sedangkan, delapan penambang lainnya dilaporkan terpisah dari rombongan dan belum diketahui keberadaannya.

"Para korban dalam peristiwa ini adalah masyarakat sipil yang tengah berjuang mencari penghidupan. Mereka bukan bagian dari kelompok bersenjata, melainkan warga biasa yang berharap akan masa depan yang lebih baik"

Pimpinan Komisi HAM DPR itu pun mengatakan, aksi kekerasan yang merenggut nyawa masyarakat sipil di Papua ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Untuk itu, Andreas meminta agar aparat keamanan dan pemerintah bisa segera mengakhiri kekerasan di Bumi Cenderawasih.

"Kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di daerah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini merupakan ujian bagi negara dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi setiap warga tanpa kecuali, termasuk di wilayah yang penuh tantangan seperti Papua," tuturnya.

Ia menegaskan, negara tidak hanya dituntut untuk hadir secara reaktif dalam penanganan pasca-kejadian, namun juga harus secara proaktif membangun sistem perlindungan, dan pendekatan sosial. Kemudian melalui penguatan kehadiran negara dengan pembangunan yang adil dan bermartabat.

"Termasuk perlindungan yang sama untuk masyarakat di Papua, baik pendatang maupun orang asli Papua," imbuhnya.

"Masyarakat yang ada di Papua harus mendapat fasilitas yang sama dengan orang kota. Selain hak keamanan dan kenyamanan dalam hidup, juga termasuk pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraannya," sambungnya.

Kendati demikian, dia tetap mengapresiasi pemerintah dan aparat keamanan yang telah menunjukkan langkah cepat dalam proses identifikasi serta evakuasi korban. 

"Tentunya berbagai upaya yang dilakukan aparat keamanan dan Pemerintah patut diapresiasi. Namun, tragedi ini harus menjadi refleksi bersama bahwa perlindungan HAM di Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif," tukasnya..