Tidak Mau Kecolongan, Pansel Seleksi Calon Anggota KY Buka Keran Informasi Cegah Figur Bermasalah

BeritaNasional.com -  Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial Tahun 2025–2030 (Pansel KY) menerapkan langkah kehati-hatian untuk mendapatkan calon anggota KY yang bersih dari masalah hukum. Dalam pernyataan persnya, Selasa (20/5/2025) pansel KY akan menjaring informasi dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) serta masyarakat untuk mencegah figur calon anggota KY yang bermasalah atau terjerat kasus hukum.

“Memang kami ini kolegial, ya, dan kami pun menjaring berbagai informasi dari K/L maupun masyarakat, maka penting adanya tolong bantu kami untuk mengusulkan figur-figur yang tidak ada suatu masalah hukum,” kata Ketua Pansel Calon Anggota KY Dhahana Putra di Jakarta.

Melansir Antara, pansel akan meminta dukungan dari berbagai pihak seperti KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa profil calon komisioner KY. Sesuai jadwal pendaftaran calon anggota KY  akan dibuka awal Juni 2025.

“Bahkan teman-teman civil society. Jadi, dengan demikian, kami buka keran semua,” imbuhnya.

Pansel sambungnya ingin memastikan tujuh calon anggota KY yang nantinya diusulkan kepada Presiden Prabowo memiliki latar belakang bersih dan jelas tidak boleh memiliki permasalahan hukum.

“Kami akan memilih figur-figur yang mumpuni, boleh katakan seperti malaikat. Jadi, tidak ada nafsu yang lain,” ungkapnya. 

Di kesempatan yang sama anggota Pansel KY Widodo mengatakan anggota KY  2025–2030 diharapkan mampu membangun komunikasi dan sinergi dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya serta melakukan terobosan perubahan untuk reformasi kelembagaan.

“Sehingga peradilan yang mandiri, peradilan yang akuntabel, transparan, dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan itu diharapkan ke depan bisa terwujud,” ucapnya. 

Sosialisasi pendaftaran calon anggota KY tahun 2025–2030 berlangsung pada 6–28 Mei 2025, sementara pendaftaran akan dimulai pada 2–23 Juni 2025. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat dilihat pada laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL), KY, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum. (Antara)