Menteri HAM Dukung Pembangunan Pos Militer di Nduga Papua, Tak Lagi Pakai Gereja dan Rumah

BeritaNasional.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung usulan dari pemerintah daerah membangun pos penjagaan yang lebih baik untuk ditempatkan di wilayah rawan, khususnya Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Dukungan itu disampaikan dalam pertemuan terbatas dengan gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta bupati Intan Jaya dan bupati Puncak di Bali pada Jumat (6/6/2025).

“Gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitas,” kata Pigai dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/6/2025).

Pigai mengatakan, dukungan dari pemerintah daerah bakal diberikan agar aparat keamanan yang menjaga kawasan tersebut tidak lagi menjadikan gereja atau rumah-rumah klasik sebagai pos militer.

“Termasuk nanti mencari tanahnya agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat, baik TNI maupun Polri,” kata Pigai.

Sementara itu, terobosan dari Kementerian HAM, Pigai menyebut pihaknya sedang menyusun kelompok kerja (pokja) Papua sehingga ke depan seluruh persoalan terkait Papua akan digodok melalui Pokja ini. 

“Tidak lama lagi, Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani,” tandasnya.