DPR Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Tutup Izin Tambang di Raja Ampat

BeritaNasional.com - Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengapresiasi langkah pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat. Pemerintah telah mengambil keputusan cepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Nah untuk itu kami memberikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah, memang melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kemudian mengambil keputusan yang cepat kemudian juga memperhatikan situasi yang ada," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Bambang yakin langkah tersebut sudah sesuai dengan rencana pemerintah yang menertibkan izin tambang yang dimulai pada Januari lalu.

"Dan tentunya saya yakin bahwa hal-hal yang diambil ini merupakan daripada langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi oleh pemerintah bahwa ini sesuai dengan rencana  yang memang sebetulnya sudah diinventarisir sejak bulan Januari kemarin ya," kata politikus Golkar ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

"Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat konferensi pers, Selasa (10/6/2025).

Keputusan itu diambil setelah Prabowo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait. Prabowo telah menugaskan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan serta Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk mengumpulkan data terkait tambang di Raja Ampat.

"Pemerintah dalam hal ini bapak presiden, menugaskan kepada menteri-menteri terkait, dalam hal Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian Menteri Kehutanan, dan kepada kami berdua, saya selaku Mensesneg dan Seskab, untuk terus berkoordinasi mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin," kata Prasetyo.