KPK Periksa Eks Staf Ahli Menaker Terkait Kasus Dugaan Pemerasan TKA

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa eks staf ahli menteri ketenagakerjaan era Hanif Dhakiri, Ruslan Irianto Simbolon.

Berdasarkan pantauan Beritanasional.com, Pengantar Kerja Ahli Utama di Ditjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2021–2025 itu keluar sekitar pukul 13.26 WIB.

Saat ditanya terkait kasus dugaan pemerasan tenaga kerja asing (TKA), Ruslan mengeklaim tidak ada pemeriksaan. Dia mengaku hanya melengkapi berkas saja.

"Enggak ada pemeriksaan hanya melengkapi saja," ujar Ruslan di Gedung Merah Putih, Rabu (11/6/2025).

Dirinya enggan menjawab ihwal semua pegawai yang kecipratan uang hasil korupsi tersebut. Selain itu, dia juga tidak memberi jawaban saat ditanya siapa saja yang terlibat.

"Enggak tahu, terima kasih ya," tuturnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang diduga melakukan pemerasan terhadap tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, menyatakan bahwa para TKA diperas saat mengurus perizinan.

Perizinan tersebut harus dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK).

"Kewenangan pengeluaran RPTKA ini ada di Ditjen Binapenta. Dari sini ternyata ada celah-celah dalam proses pembuatan RPTKA," ujar Budi Sukmo.

Salah satu tersangka adalah Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional, Haryanto (HYT).

Budi menyebut bahwa Haryanto menerima uang senilai Rp18 miliar dalam kasus dugaan pemerasan terhadap TKA tersebut.

"Sampai saat ini, berdasarkan alat bukti yang kami miliki, HYT menerima sekurang-kurangnya Rp18 miliar," ujarnya.

Budi juga mengungkapkan bahwa tujuh tersangka lainnya menerima uang pemerasan dalam jumlah yang berbeda selama periode 2019–2024:

Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020–2023): sekitar Rp460 juta

Wisnu Pramono (Direktur PPTKA Kemnaker 2017–2019): sekitar Rp580 juta

Devi Anggraeni (Direktur PPTKA Kemnaker 2024–2025): sekitar Rp2,3 miliar

Gatot Widiartono (Koordinator Analisis dan PPTKA Kemnaker 2021–2025): sekitar Rp6,3 miliar

Putri Citra Wahyoe (Petugas Saluran Siaga RPTKA 2019–2024 dan verifikator pengesahan RPTKA 2024–2025): sekitar Rp13,9 miliar

Jamal Shodiqin (Analis TU Direktorat PPTKA 2019–2024 dan Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA 2024–2025): sekitar Rp1,8 miliar

Alfa Eshad (Pengantar Kerja Ahli  Kemnaker 2018–2025): sekitar Rp1,1 miliar

Dengan demikian, total uang yang diterima oleh delapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan rencana penggunaan TKA mencapai sekitar Rp53 miliar.