Mendagri Tegaskan Kepala Daerah dan DPRD Wajib Dukung Percepatan Program Strategis Nasional

BeritaNasional.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepala daerah wajib mendukung percepatan realisasi Program Strategis Nasional (PSN). 

Mendagri mengingatkan dukungan terhadap PSN merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung PSN. Apabila tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat dikenai sanksi.

“Kalau enggak dilaksanakan maka kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis dua kali, pemberhentian tiga bulan, sampai pemberhentian tetap dengan pemeriksaan dari inspektorat,” kata Tito yang dikutip dari Antaranews pada Kamis (19/6/2025).

Selain kepala daerah, Tito juga menyoroti pentingnya peran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam mempercepat realisasi PSN. 

Ia menekankan program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program strategis lainnya memerlukan dukungan aktif dari DPRD agar dapat berjalan optimal.

Di samping PSN, Mendagri juga menyoroti peran DPRD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen. 

Namun, capaian tersebut masih tertekan oleh performa ekonomi yang lemah di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Tengah.

“Pertumbuhan ekonomi juga, nasional, itu sangat dipengaruhi kontribusi semua daerah. Termasuk masalah realisasi pendapatan belanja juga sangat dipengaruhi oleh semua daerah, selain pemerintah pusat,” tandasnya.