Jepang Berencana Beri Bantuan Pertahanan untuk Indonesia dan 8 Negara Indo-Pasifik

BeritaNasional.com - Pemerintah Jepang berencana memberikan bantuan peralatan pertahanan kepada delapan negara, termasuk Indonesia, Thailand, dan Tonga, sebagai bagian dari skema bantuan keamanan mereka pada tahun fiskal berjalan. 

Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan jalur pelayaran di kawasan Indo-Pasifik, di tengah meningkatnya aktivitas militer China. Demikian disampaikan oleh sumber pemerintah Jepang pada Jumat (20/6/2025).

Dilansir dari Antaranews pada Sabtu (21/6/2025), delapan negara yang akan menerima bantuan ini adalah Timor Leste, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Tonga. 

Bantuan ini akan masuk dalam skema "Bantuan Keamanan Resmi" (Official Security Assistance/OSA) yang berlaku mulai tahun fiskal 2025, terhitung sejak April mendatang.

Pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk menyediakan pesawat nirawak (drone) buatan Jepang yang dapat dimanfaatkan untuk misi bantuan bencana alam dan pengawasan maritim di negara-negara penerima.

Skema OSA pertama kali diluncurkan Jepang pada April 2023. Tujuannya adalah membantu negara-negara berkembang memperkuat kemampuan pertahanan mereka, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran atas manuver militer China yang kian intens di laut dan udara.

Dalam dua tahun fiskal sebelumnya, hingga 2024, negara-negara seperti Bangladesh, Djibouti, Fiji, Indonesia, Malaysia, Mongolia, dan Filipina tercatat sebagai penerima bantuan OSA. 

Sebagai contoh, pada Mei lalu, Jepang telah menyerahkan kapal penyelamat dan peralatan pengawasan kepada Angkatan Laut Fiji, yang merupakan pengiriman perdana dalam kerangka OSA.

Jepang menunjukkan komitmen kuat terhadap program ini dengan mengalokasikan anggaran yang terus meningkat. Dalam rancangan anggaran awal fiskal 2025, Jepang mengalokasikan 8,1 miliar yen (sekitar Rp 910,7 miliar) untuk bantuan OSA. 

Angka ini naik signifikan dari 2 miliar yen (sekitar Rp224,8 miliar) pada tahun fiskal 2023 dan 5 miliar yen (sekitar Rp562,2 miliar) pada tahun fiskal 2024. 

Peningkatan alokasi ini mencerminkan prioritas Jepang dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional.