80 Tahun Merdeka, Gelombang Korupsi Masih Mengguncang RI

BeritaNasional.com - Menapaki hampir delapan dekade masa kemerdekaan Indonesia, sayangnya tanah air masih terbelenggu gelombang korupsi yang tak kunjung padam.

Kasus-kasus besar seperti pengadaan layanan Google Cloud, kuota haji 2024, dan case-law megaskandal di sektor energi dan pengadaan barang masih terus ada.

Perkara yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung (RI) seakan tak pernah tuntas terselesaikan.

Kemerosotan Kinerja KPK

Dulu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi. Namun, tren di tahun 2025 menunjukkan kemunduran yang dramatis.

Pada semester pertama, KPK hanya berhasil menggelar dua operasi tangkap tangan (OTT). Angka tersebut terlalu rendah dibanding kurun emasnya di masa lalu.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dia menilai saat ini koruptor lebih cerdas.

“Sepanjang semester I, mohon maaf baru dua. Yang pasti penjahatnya lebih pintar, komunikasi tidak dilakukan dengan media-media yang bisa dilakukan penyadapan,” ujar Fitroh.

Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan perkembangan terbaru dalam dua sorotan kasus besar.

Pertama, kasus korupsi kuota haji khusus 2024, di mana penyidikan telah naik kelas dari penyelidikan. Saat ini, kasus tersebut masih berjalan.

“KPK telah menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan,” ujar Asep.

Dalam konteks ini, dugaan pungli mencapai Rp 75 juta per kuota, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1 triliun, melibatkan pejabat Kementerian Agama dan agen travel haji/umrah.

Kedua, KPK tengah menyelidiki pengadaan layanan Google Cloud di Kemendikbudristek pada era kepemimpinan Nadiem Makarim.

Kasus ini semakin membesar karena punya potensi keterkaitan dengan skandal pengadaan Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung Unjuk Gigi

Di tengah tampaknya kehilangan momentum pada KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjukkan performa yang lebih tegas.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa institusinya terus profesional menangani sejumlah kasus besar.

Di antaranya seperti sektor perbankan, pembiayaan negara, minyak dan gas serta CPO. Penanganan perkara ini menaikan citra positif lembaga itu hingga 70 persen positif.

Selain itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan secara riil oleh Kejagung juga didukung dengan hasil audit yang mengejutkan.

Salah satunya adalah, dugaan korupsi dalam tata niaga timah yang awalnya diperkirakan merugikan Rp 271 triliun, kini direvisi menjadi Rp 300 triliun.

Kejagung juga aktif membongkar kasus-kasus korupsi besar sepanjang 2024 dan 2025, mulai dari impor garam industri, penyalahgunaan dana desa, hingga ekspor kelapa sawit mentah (CPO).

Refleksi di Ambang Usia 80 Tahun

Memasuki usia nyaris 80, bangsa ini seharusnya berada di jalur pemulihan, membebaskan diri dari segala belenggu ketidakadilan dan korupsi.

Namun, KPK yang pernah jadi harapan kini tengah tersisih oleh sejumlah kendala operasional dan banyaknya permasalahan di kalangan internal.

Sementara itu, Kejagung makin menapaki momentum dengan membidik kejahatan keuangan negara megabesar.