Negara-negara Eropa Desak UE Ambil Tindakan Tegas terhadap Israel

BeritaNasional.com - Sejumlah negara di Eropa, termasuk Belanda, Swedia, dan Slovenia, mendesak Uni Eropa (UE) agar mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel. 

Desakan ini muncul di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat.

Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, Menteri Luar Negeri Belanda, Ruben Brekelmans, dan Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenergard, menyerukan agar UE meningkatkan tekanan pada pemerintah Israel. Mereka menilai situasi kemanusiaan di Gaza sudah mencapai titik "tak tertahankan."

"Penderitaan warga sipil tidak bisa digambarkan. Perlu ada upaya lebih untuk menekan pemerintah Israel agar mengubah arahnya dan mematuhi hukum internasional," tulis dua menteri tersebut yang dikutip dari Xinhua News pada Jumat (29/8/2025).

Mereka juga mengusulkan agar UE menjatuhkan sanksi kepada para pemukim Israel yang melakukan kekerasan di Tepi Barat. 

Selain itu, menteri ekstremis Israel yang secara aktif menentang solusi dua negara juga diusulkan untuk disanksi. 

Kedua menteri itu juga menekankan pentingnya akses bantuan kemanusiaan ke seluruh wilayah Gaza.

Slovenia Negara yang Paling Kritis

Slovenia menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam mengkritik kebijakan Israel. 

Perdana Menteri Slovenia Robert Golob memperingatkan bahwa UE berisiko kehilangan pengaruh global jika gagal menyesuaikan pendekatannya terhadap konflik ini. 

Bahkan, Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanja Fajon, secara terbuka menyebut konflik di Gaza sebagai genosida.

Pada Juni 2024, Slovenia telah lebih dulu mengakui Negara Palestina. Pada Juli 2024, Slovenia juga mengambil langkah signifikan dengan melarang impor produk dari permukiman Israel dan membatasi ekspor senjata ke Israel. 

Selain itu, Slovenia juga mendeklarasikan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich, sebagai personae non gratae karena dianggap melanggar hak asasi manusia warga Palestina.