Sekolah Garuda Bakal Beroperasi, Komisi X Minta Pemerintah Beri Akses kepada Seluruh Masyarakat

BeritaNasional.com - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad meminta pemerintah menjamin inklusivitas Sekolah Garuda yang akan beroperasi pada 2026. Sekolah Garuda harus terbuka untuk semua kalangan tanpa terkecuali.

"Jangan sampai Sekolah Garuda hanya menjadi simbol saja. Pemerintah wajib memastikan akses pendidikan di sekolah ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu," tegasnya dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (14/9/2025).

Politikus PKB ini mendorong pemerintah memberikan jaminan supaya siswa tidak terbebani. Pendidikan harus menjadi hak dasar warga negara yang tidak boleh dikomersialisasi secara berlebihan.

"Siapa pun yang menjadi siswa Sekolah Garuda harus mendapat kepastian biaya pendidikan yang terjangkau, bahkan sebisa mungkin ditanggung negara. Jangan sampai sekolah ini justru menjadi beban bagi orang tua," ujarnya.

Namun, Sekolah Garuda juga perlu menjaga kualitasnya. Habib mengingatkan pemerintah tidak hanya fokus pada aspek kuantitas atau fasilitas, tetapi juga kualitas guru, kurikulum, dan sistem pembelajaran yang mengikuti zaman.

"Jika inklusivitas dan biaya pendidikan sudah dijamin, maka langkah berikutnya adalah memastikan kualitas. Kita tidak ingin Sekolah Garuda hanya ramai di awal, tetapi gagal membentuk generasi unggul," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) memastikan sejumlah Sekolah Garuda baru akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Empat lokasi prioritas yang ditargetkan rampung pada 2026 berada di Provinsi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menyampaikan bahwa proses peninjauan lokasi masih berlangsung, termasuk di Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah).

“Kalimantan Tengah masuk lima besar. Peluangnya cukup besar. Tentu, setelah meninjau lokasi, kita akan menyiapkan laporan yang bisa menjadi dasar rasionalisasi dalam menentukan lokasi. Jika Pak Menteri dan Pak Presiden setuju, (lokasi) ini bisa menjadi pilihan,” ujar Stella melalui keterangan tertulis pada Sabtu (13/9/2025).