Komisi I DPR: Kehadiran Atlet Israel di Jakarta Cederai Amanat Konstitusi Indonesia

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta pemerintah melarang atlet Israel datang untuk bertanding dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober mendatang.

Sukamta menilai kehadiran atlet Israel akan menimbulkan polemik dan mencederai amanat konstitusi.

"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional," ujar Sukamta dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/10/2025).

Sukamta mengingatkan bahwa sejak awal kemerdekaan, Indonesia konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Sejarah juga mencatat konsistensi sikap Indonesia, seperti pada tahun 1958, ketika Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel.

Kemudian pada Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC). Keputusan itu saat itu menimbulkan ketegangan internasional, namun menegaskan prinsip anti-penjajahan Indonesia.

Konsistensi tersebut berulang di era modern. Pada Maret 2023, FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel.

"Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas, menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa," tegas Sukamta.

Politikus PKS ini juga mengingatkan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza saat ini sangat memprihatinkan. Ia menilai tidak pantas bila Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel.

"Dalam situasi genosida seperti ini, justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina," katanya.

Sukamta juga menekankan agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun, baik terkait visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Menurutnya, prinsip moral dan konstitusi harus menjadi pedoman di atas pertimbangan teknis.

"Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan," ujarnya.

Ia menilai bahwa ketegasan sikap justru akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan global.

"Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia seharusnya tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan," pungkasnya.