Kelola Dana Besar, Menteri Haji Minta Kejagung Tracking Calon Pegawainya: Kita Mau Orang-orang Bersih

BeritaNasional.com -  Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf meminta kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) agar kementeriannya diisi pegawai berintegritas (bersih), dengan melacak latar belakang setiap para pegawai yang bakal masuk ke kementeriannya.

Permintaan itu disampaikan Irfan seusai audiensi bersama Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin, Selasa (14/10/2025). Audensi terseut membahas tentang pendampingan kementerian yang baru dibentuk saat era Presiden Prabowo Subianto.

“Kami meminta masukan terkait beberapa nama sekitar 300 - 400 orang yang akan masuk ke kementrian haji untuk ditracking ditracing oleh Kejaksaan Agung untuk bisa memastikan bahwa mereka orang-orang bersih dan bisa bergabung dengan kami di Kementerian Haji,” ujarnya. 

Selain itu, Irfan juga memeringati kepada seluruh jajaranya agar bekerja dengan hati-hati. Hal ini mengingat besarnya anggaran yang dikelola kementeriannya untuk kemaslahatan para jemaah.

“Itu potensi, potensi adalah kemungkinan yang bisa terjadi karena anggaran di haji itu sekitar Rp17 sampai Rp20 triliun. Saya tekankan kepada teman-teman dari Kementerian haji, hati-hati kita mengolah dana yang cukup besar,” tegasnya.

Menurutnya kebocoran anggaran bisa terjadi di mana saja. Dengan anggaran yang besar, nilai persentase kecil pun harus benar-benar dikelola dengan penuh kehati-hatian.

“Kalau terjadi kebocoran 1% sudah berarti Rp200 miliar. Kalau 10% berarti Rp2 triliun. Itu yang kita tekankan kepada teman-teman dari Kementerian haji, hati-hati potensi kebocoran bisa terjadi di mana saja,” imbuhnya.

Selain permintaan pendampingan keduanya juga membahas tentang pengalihan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) yang saat ini masih berjalan. Ini bertujuan agar dalam prosesnya tidak terjadi masalah sengketa atau semacamnya di kemudian hari.

“Sedikit agak sulit tapi insyaallah kita sedang berbicara dengan teman-teman dari Kemenag dan insyaallah dalam waktu dekat akan segera clear semuanya. Bukan hambatan, hanya sekedar untuk memastikan data-data saja,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Jaksa Agung Burhanuddin menyambut kerja sama yang diminta Kementerian Haji dan Umroh. Dia berharap kerja sama ini bisa menjaga kinerja dari kementerian yang baru dibentuk tersebut. 

“Tentunya ini adalah dalam rangka kebersihan. Bukan bersihnya bersih-bersih kotor-kotoran, Tapi hal-hal yang menghindarkan dan menjadi perbuatan-perbuatan yang adanya korup,” ungkapnya.