Pramono Anung Tegaskan Komitmen Kerja Sama dengan KPK Cegah Korupsi

BeritaNasional.com -  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya memerkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Khususnya dalam bidang pencegahan dan tindakan hukum yang bersifat preventif. 

“Kami ingin bekerja sama dengan KPK dalam hal yang berkaitan dengan tindakan preventif hukum, pencegahan di Balai Kota," ujar Pram di Gedung Merah Putih, Kamis (16/10/2025).

"Kami ingin melibatkan KPK walaupun sudah ada Pak Bachtiar yang sehari-hari bersama kami,” imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta membuka diri seluas-luasnya untuk menjalin sinergi dengan KPK dalam bentuk pelatihan maupun kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di bidang antikorupsi.

“Kami tentunya membuka diri seluas-luasnya untuk kerja sama di bidang pencegahan korupsi, dan untuk itu kami akan mengadakan hal bersama misalnya dalam hal pelatihan dan sebagainya,” tambahnya.

Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas dukungan dan pendampingan yang telah diberikan selama ini. 

“Jadi itulah beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tadi. Sekali lagi secara khusus saya menyampaikan ucapan apresiasi, terima kasih kepada KPK dengan apa yang telah dibahas pada hari ini. Terima kasih,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama membenarkan pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu strategis, termasuk pemulihan dan pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

“Hari ini Pak Gubernur bersama tim hadir di KPK. Salah satu materi yang beliau sampaikan kepada kami tentang rencana pemulihan dan pemanfaatan aset pengadaan tanah yang ada di Sumber Waras,” kata Bahtiar.

Menurutnya aset tanah rumah sakit Sumber Waras Jakarta Barat tersebut telah lama tidak digunakan, sehingga diperlukan langkah konkret agar segera bermanfaat bagi publik. 

Bahtiar menegaskan, KPK siap mendukung langkah Pemprov DKI dalam upaya optimalisasi aset daerah agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Beliau menyampaikan sudah hampir kurang lebih belasan tahun ini, aset tersebut tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.