Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo: Konsolidasi, Percepatan, dan Pembenahan Kabinet

BeritaNasional.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan genap satu tahun. Banyak capaian yang perlu diapresiasi, tetapi masih ada catatan yang jauh dari harapan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, momen satu tahun pemerintahan Prabowo ini waktu tepat untuk mengevaluasi menyeluruh menteri Kabinet Merah Putih.

"Dalam periode singkat ini, sejumlah capaian patut diapresiasi, namun banyak pula target yang masih jauh dari harapan. Karena itu, inilah momentum emas bagi Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih," ujar Pangi kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Menurut Pangi, para menteri menjadi penentu keberhasilan program dan janji politik presiden. Saat ini masih ada beberapa menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi.

"Presiden sendiri sudah memberikan sinyal tegas. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan tidak akan ragu untuk reshuffle menteri “nakal” yang sudah tiga kali diingatkan," ujarnya.

Pangi mengatakan, presiden perlu menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat. Menteri yang tidak menunjukan hasil nyata harus segera dicopot.

"Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata," ujarnya.

Pangi menilai, program unggulan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swamsembada pangan dan pelayanan haji tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah.

"Menteri harus loyal kepada presiden dan rakyat, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok. Bila ada konflik kepentingan, sebaiknya mundur saja. Pemerintah butuh sosok berintegritas, berkompetensi, dan paham penderitaan rakyat," ucapnya.

Pangi menilai reshuffle diperlukan untuk menyelamatkan kinerja pemerintah dan menjaga kepercayaan rakyat. Reshuffle juga harus dilakukan secara objektif, jangan menjadikan jabatan menteri sebagai alat politik.

Menurutnya ada lima pos kementerian yang perlu dievaluasi, yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Permukiman, Menteri Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan PDT, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Kepala Badan Gizi Nasional.

"Satu tahun sudah cukup kesempatan yang diberikan untuk menilai siapa yang bekerja, siapa yang sekadar numpang jabatan. Jika reshuffle dilakukan dengan tepat, Presiden Prabowo akan memiliki tim yang solid untuk menuntaskan janji-janji besarnya kepada rakyat," pungkas Pangi.