Ketua DPRD DKI Soal Pengurangan Subsidi Pangan Rp300 Miliar: Itu untuk 10 Bulan Dulu

BeritaNasional.com -  Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memberikan penjelasan tentang pengurangan subsidi pangan Rp300 miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. 

Pengurangan itu sebelumnya diprotes sejumlah Fraksi DPRD DKI dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2026 pada Rabu (12/11/2025) lalu.

Khoirudin menegaskan tidak ada pemotongan bantuan sosial pangan murah untuk tahun depan. 

Anggaran yang berkurang dalam RAPBD 2026 akan kembali ditambahkan pada penyusunan perubahan APBD 2026 yang digelar pertengahan tahun.

“Insyaallah tidak ada pemotongan dana bansos, semua program kita memang untuk 10 bulan dulu. Nanti dianggarin, (saat penyusunan) perubahan (APBD 2026) kita anggarkan,” kata Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Jumat (14/11/2025).

Menurut dia, dinamika penganggaran ini perlu dipahami oleh anggota dewan yang sebelumnya menginterupsi jalannya rapat paripurna untuk memprotes pengurangan anggaran subsidi pangan.

“Jadi, 10 bulan untuk bansosnya aman. Nanti (bansos pangan murah) bulan November-Desember, saya putuskan dalam rapat perubahan, anggaran perubahan pada bulan Juli-Agustus," terangnya.

"Insyaallah aman, dan saya apresiasi teman-teman (DPRD DKI) yang telah begitu sayang kepada warga Jakarta,” tambah dia.

Sebelumnya sejumlah Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak pemotongan anggaran subsidi pangan senilai Rp300 miliar di tahun depan.

Dalam rapat paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 pada Rabu (12/11/2025), Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta yang pertama melakukan interupsi.

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengatakan, anggaran tersebut dipotong karena masyarakat disebut tak suka daging dan susu.

"Saya yang pertama ingin menyampaikan keresahan kesedihan saya soal rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar itu harusnya jangan dilakukan," kata Lukman.

"Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya pk ketua, itu kenapa dikurangin? Karena tidak diminati daging dan susu UHT," tambah dia.

Lukman berujar, hal tersebut merupakan kebohongan dari anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Ternyata itu berbohong oleh anak buah Gubernur"

Kemudian, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta juga melakukan interupsi yang diwakili oleh Ketua Fraksi Setyoko.

"Kami Fraksi Partai Gerindra, keberatan dengan pemotongan subsidi pangan sebesar Rp300 miliar," kata Setyoko.

Selanjutnya, Fraksi PSI DPRD Jakarta yang diwakiili Josephine Simanjuntak menambahkan bahwa pihaknya heran karena pihak Pemprov DKI menyebut masyarakat tidak menyukai daging dan susu.

"Kami melakukan reses di bawah, itu tidak ada jawaban bahwa rakyat kita tidak suka daging dan susu. Yang tidak dimengerti sama mereka adalah mengakses pangan murah ini yang tidak didapat sampai detik ini. Dengan mudah," ucap Josephine.