Belanja Daerah Baru 68 Persen, Mendagri Dorong Percepatan Capai Target 80 Persen

BeritaNasional.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah secara nasional rata-rata telah mencapai sekitar 80 persen per 23 November 2025. 

Hal itu diungkapkan seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025). Adapun capaian tersebut berasal dari laporan 552 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan realisasi pendapatan daerah dapat mencapai minimal 90 persen.

"Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai, total semua 552 daerah provinsi, kabupaten, kota, 38 provinsi, rata-rata di angka 82 (persen), 83 (persen). Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan," ujar Tito.

Namun, realisasi belanja daerah tercatat masih berada di angka rata-rata 68 persen. Pemerintah menargetkan tingkat penyerapan belanja mencapai 80 persen pada akhir tahun.

"Kami mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen lah supaya uang beredar di masyarakat," kata Tito.

Tito menambahkan, Presiden Prabowo juga menyoroti adanya pengendapan dana pemerintah daerah di bank daerah. Jumlahnya disebut mencapai ratusan triliun rupiah.

"Beliau tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota," ucap Tito.

Menurutnya, hal itu terjadi akibat banyak kepala daerah definitif baru dilantik pada Februari 2025 sehingga masih menyusun struktur organisasi perangkat daerah.

"Ini terjadi karena satu, Kepala-Kepala Daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari, 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, kepala dinas, sekda, dan lain-lain, itu membuat perlambatan," jelasnya.

Selain itu, sejumlah daerah disebut menahan anggaran karena tengah mempersiapkan pembayaran kontrak program yang baru akan selesai pada akhir 2025, serta menyiapkan anggaran untuk kebutuhan gaji dan operasional pada Januari mendatang.

"Setelah itu, mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari," tandasnya.