Puan Ungkap Prioritas DPR di Awal Tahun 2026

BeritaNasional.com -  Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian DPR di awal 2026. Sejumlah isu tersebut di antaranya penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, kasus super flu, sampai evaluasi izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan.

Hal itu disampaikan Puan dalam pidato Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Puan mengawali dengan mengangkat masalah dinamika perekonomian di tahun 2025 di tengah ketidakpastian global dan tuntutan pembangunan nasional yang semakin kompleks. Sehingga APBN penting menjaga stabilitas dan menopang gerak perekonomian nasional.

"Dalam situasi tersebut, APBN berperan penting menjaga stabilitas dan menopang gerak perekonomian nasional," ujar Puan.

APBN Tahun 2026 diarahkan tidak hanya menjaga kesinambungan fiskal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

"Pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan," terangnya.
 
"Kita akan memastikan kebijakan fiskal bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik," sambungnya.

Dari fungsi pengawasan, DPR akan mengarahkan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah di berbagai bidang yang menjadi tugas setiap Alat Kelengkapan Dewan.

"Sehingga kinerja Pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan," ujar Puan.

DPR merinci prioritas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat melalui pembahasan di Alat Kelengkapan Dewan. Mulai dari ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pascabencana Sumatera.

Kemudian evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan tahun baru, evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di negara-negara yang sedang berkonflik, proses reformasi Polri, Kejaksaan RI, serta pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif, penanganan kasus super flu di beberapa wilayah di Indonesia, permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan," ujar Puan.

"Persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1447 H/2026, serta evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan," lanjut Puan.

Puan pun menyinggung mengenai DPR yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh.
 
"Terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh yang telah memasuki fase rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, DPR RI telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana," ungkap Puan.

"(Pembentukan Satgas) untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu," sambungnya.

Lebih lanjut, Puan berbicara soal fungsi diplomasi DPR. Pada masa persidangan ini, DPR akan mengikuti serangkaian kegiatan multilateral yang akan berguna untuk meningkatkan kerja sama antarnegara dan memperkuat politik luar negeri Indonesia sebagai bagian dari diplomasi parlemen.
 
"Melalui diplomasi antarparlemen, DPR RI akan terus berperan aktif menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan setiap bangsa, penghormatan terhadap kedaulatan negara, penegakan prinsip kemanusiaan, serta keadilan dalam tatanan ekonomi global," papar Puan.

Puan menyatakan DPR juga berkomitmen untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian kawasan melalui dialog, kerja sama, dan saling pengertian di berbagai forum internasional.

"Sehingga Indonesia dapat tampil sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat, dan berkontribusi nyata bagi terciptanya tata dunia yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera," ucapnya.