Usut Child Grooming, DPR Bakal Gelar Rapat Gabungan dengan Kementerian PPPA dan Polisi

BeritaNasional.com - Komisi XIII DPR RI berencana membahas masalah child grooming secara mendalam, menyusul viral kasus aktris Aurelie Moeramans yang menjadi korban. Hal itu menjadi salah satu kesimpulan usai rapat kerja dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

"Kita akan melakukan RDP terhadap child grooming, undang aja beberapa pihak terkait," ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (15/1/2025).

Komisi XIII juga berencana menggelar rapat gabungan menghadirkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta kepolisian.

"Kita bisa juga undang kementerian perempuan dan anak, polisi dan segala macam, jadi kita rapat gabungan aja, khusus dengan child grooming ini," tegas Willy.

Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengangkat fenomena child grooming saat rapat kerja Komisi XIII bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Rieke menyoroti kasus yang dialami aktris Aurelie Moeramans yang merilis e-Book berjudul 'Broken Strings: Fragment of a Stolen Youth'. Buku tersebut merupakan memoar yang mengungkap sisi kelam masa mudanya yang hancur karena praktik grooming.

"Kasus yang sedang ramai di medsos adalah child grooming. Ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip tabu bagi Indonesia selama ini. Tapi ada seorang perempuan bernama Aurelie Moeremans yang mengeluarkan e-book secara gratis berjudul Broken Strings," ujarnya saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Rieke menilai, child grooming bukan tindak pidana biasa, tetapi modus operandi yang sangat sistematis.

Pelaku atau groomer perlahan membangun kedekatan emosional dan menciptakan ketergantungan pada anak atau remaja yang berujung pada kekerasan dan eksploitasi seksual.

Rieke menyayangkan belum ada sikap tegas dari lembaga negara terkait masalah child grooming. Komnas HAM dan Komnas Perempuan belum merespon secara serius masalah yang dialami Aurelie dan korban grooming lainnya.

"Maaf pimpinan, saya agak emosional karena ini bisa terjadi pada anak-anak kita. Ketika negara diam, ketika kita yang ada di posisi harusnya bersuara namun diam, masa depan anak-anak kita taruhannya. Saya belum mendengar ada suara dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan secara utuh dan serius terhadap kasus ini," ujarnya.