KPK: Eks Sekjen Kemnaker Masih Terima Aliran Dana Rp12 Miliar Meski Sudah Pensiun

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat aliran dana yang diterima eks Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto dari kasus pemerasan izin tenaga kerja asing (TKA).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Hery mulai menerima aliran dana sejak menduduki kursi Direktur PPTKA Kemnaker hingga mencapai Rp12 miliar.

“Dalam perkara ini, diduga jumlah uang yang diterima HS setidaknya mencapai Rp12 miliar,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK dikutip Jumat (16/1/2026).

Budi mengatakan, aliran dana tersebut berlanjut saat Hery menjabat Dirjen Binapenta, Sekjen Kemnaker, hingga Fungsional Utama. Aliran dana tetap mengalir meski HS sudah purna tugas.

“HS diduga menerima uang dari para agen TKA sejak menjadi Direktur PPTKA (2010 sampai 2015), Dirjen Binapenta (2015 sampai 2017), Sekjen Kemnaker (2017 sampai 2018), dan Fungsional Utama 2018 sampai 2023,” kata dia.

“Bahkan setelah pensiun pun, sampai 2025, HS diduga masih menerima aliran uang dari para agen TKA,” tambahnya.

KPK kini menelusuri aliran dana tersebut. Praktik pemerasan ini diduga beroperasi dalam jangka panjang.

“Diduga pola pungutan tidak resmi seperti ini sudah lama terjadi, yang terus berlanjut hingga perkara ini terungkap,” sebut dia.

Kasus dugaan korupsi di Kemnaker ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan izin penggunaan TKA. 

KPK mencatat praktik ini berlangsung sejak 2019 sampai 2023 dengan nilai pungutan mencapai Rp53 miliar.

Saat ini KPK menetapkan sembilan orang berstatus tersangka, di antaranya:

• Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan TKA 2021–2025.
• Putri Citra Wahyoe, Petugas Hotline RPTKA 2019–2024 serta Verifikator Pengesahan RPTKA Direktorat PPTKA 2024–2025.
• Jamal Shodiqin, Analis TU Direktorat PPTKA 2019–2024 serta Pengantar Kerja Ahli Pertama 2024–2025.
• Alfa Eshad, Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker 2018–2025.
• Suhartono, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020–2023.
• Haryanto, Direktur PPTKA 2019–2024, Dirjen Binapenta dan PKK 2024–2025, kini Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.
• Wisnu Pramono, Direktur PPTKA 2017–2019.
• Devi Angraeni, Direktur PPTKA 2024–2025.
• Hery Sudarmanto, Sekjen Kemnaker 2017–2018.