Aturan Baru KPK soal Gratifikasi, Kenaikan Batas Hadiah Pernikahan hingga Mekanismenya

BeritaNasional.com - KPK menetapkan aturan baru soal gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026. Regulasi ini muncul setelah lembaga antirasuah itu menilai sejumlah ketentuan dalam aturan sebelumnya sudah tidak lagi sejalan dengan kebutuhan hukum saat ini.

Aturan yang diundangkan pada 20 Januari 2026 itu, KPK memperbarui beberapa ketentuan. Mulai dari batas wajar gratifikasi mekanisme SK gratifikasi hingga tindak lanjut laporannya. 
 
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) diubah,” bunyi Pasal 1 Peraturan KPK 1/2026 dikutip Kamis (29/1/2026).

Terkait penyesuaian batas wajar gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, hadiah pernikahan atau pemberian saat upacara adat-agama kini memiliki batas baru, dari sebelumnya Rp1.000.000 per pemberi menjadi Rp1.500.000 untuk setiap pemberi.
 
Pemberian antar rekan kerja yang tidak berbentuk uang juga mengalami kenaikan batas nilai. Jika awalnya hanya Rp200.000 untuk setiap pemberi dengan total Rp1.000.000 per tahun, kini naik menjadi Rp500.000 untuk setiap pemberi dengan total Rp1.500.000 per tahun.
 
Sementara itu, ketentuan pembatasan pemberian rekan kerja pada momen pisah sambut, pensiun, atau ulang tahun dihapus sepenuhnya.

KPK tetap mengingatkan bahwa laporan gratifikasi yang masuk lebih dari 30 hari kerja berpotensi ditetapkan sebagai milik negara. Di sisi lain, ketentuan dalam Pasal 12B UU Tipikor tetap berlaku penuh.
 
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tetap dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 
Penerima gratifikasi berpotensi menghadapi pidana penjara seumur hidup atau minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun, disertai denda mulai Rp200.000.000 sampai Rp1.000.000.000. Ketentuan ini gugur jika penerima segera melaporkan gratifikasinya kepada KPK.
 
Perubahan Mekanisme SK Gratifikasi
 
KPK juga mengubah cara penandatanganan SK gratifikasi. Jika sebelumnya bergantung pada besar-kecilnya nilai gratifikasi, kini ukurannya beralih pada sifat “prominent” yang disesuaikan dengan tingkat jabatan pelapor.
 
Dengan begitu, proses penetapan dianggap lebih relevan dengan posisi serta tanggung jawab penerima.
 
Tindak Lanjut Laporan

Bagian lain yang ikut disesuaikan ada pada batas waktu kelengkapan laporan. Jika pada aturan lama laporan dianggap tidak dapat diproses setelah melewati 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan, kini batas waktunya dipersingkat menjadi 20 hari kerja sejak tanggal lapor.
 
“Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” tutup KPK dalam peraturan itu.