Menko Polkam Djamari Tampung Aspirasi dari DPD, Ini Sederet Daftar Masukannya

BeritaNasional.com -  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menampung sederet masukan yang disampaikan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil menyerap aspirasi masyarakat.

Masukan itu diterima Djamari saat menghadiri“Rapat Konsultasi antara Pimpinan dan Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II dan Menko Polkam sebagai bagian dari membangun komunikasi yang baik antara pusat dengan daerah. 

“Kemenko Polkam tidak memiliki struktur hingga ke daerah sehingga sangat membutuhkan peran strategis DPD RI sebagai salah satu jembatan penyampai informasi dari pusat ke daerah, maupun sebaliknya untuk memastikan arus informasi dari daerah ke pusat berjalan dengan baik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Djamari menilai komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dapat mengatasi tantangan disinformasi. Komunikasi menurutnya merupakan kunci agar kebijakan pemerintah tidak terputus dalam implementasinya.

“Forum komunikasi seperti ini dinilai efektif untuk memastikan informasi tersampaikan secara tepat sekaligus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan daerah,” terang dia.

“Apabila komunikasi ini terputus, maka kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pun tidak akan bisa efektif menyejahterakan rakyat kita,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas selaku pimpinan rombongan menjelaskan tujuan kunjungan ini adalah menyampaikan masukan dalam bentuk aspirasi yang telah ditampung dari daerah.

“DPD RI menilai komunikasi yang lebih erat diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik di daerah serta kondisi faktual di wilayah dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat,” terangnya.

Dalam paparannya diberikan data hasil penyerapan aspirasi masyarakat di daerah yang memerlukan sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, stabilitas politik di daerah, potensi kerawanan sosial, penguatan early warning system, data kependudukan dan dana transfer ke daerah.

Kemudian, konflik agraria dan sumber daya alam, keamanan dan ketertiban masyarakat juga konflik sosial, hingga keamanan informasi di ruang publik dan perlindungan data pribadi. Selain itu, kejahatan siber dan dinamika ruang digital turut menjadi perhatian bersama.

“Pentingnya tindak lanjut konkret, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penajaman kebijakan nasional,” tuturnya.

Atas pemaparan berbagai persoalan yang diajukan, Kemenko Polkam akan merespon dengan rekomendasi kebijakan dan langkah yang terkoordinasi. Seperti dukungan pemerintah terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Prolegnas 2026, termasuk RUU Daerah Kepulauan, RUU Pemerintahan Aceh, dan RUU Pemerintahan Daerah, serta aspirasi terkait Daerah Otonomi Baru.

“Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara lebih efektif,” imbuhnya.

Dalam rapat konsultasi tersebut dihadiri para pejabat teras Kemenko Polkam di antaranya Wakil Menko Polkam Lodewijk F Paulus, para deputi dan staf ahli.

Rombongan DPD RI hadir Andi Sofyan Hasdam Ketua Komite I, H. Muhdi Wakil Ketua Komite I, Filep Wamafma Ketua Komite III, Dailami Firdaus Wakil Ketua Komite III, H. Aa. Ahmad Nawardi Ketua Komite IV, R. Graal Taliawo Wakil Ketua PPUU, Ir. Stefanus Ketua BULD, Ir. Ahmad Syauqi Soeratno Ketua BAP, Mirah Midadan Fahmid Wakil Ketua BKSP, dan beberapa anggota Komite Anggota Sub Wil Barat II dan Anggota Komite I.