Pengamat Soroti Tingginya Ongkos Politik Pilkada Langsung, Bisa Capai Puluhan Miliar

BeritaNasional.com - Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai, tingginya ongkos politik dalam Pilkada langsung menjadi persoalan serius dalam praktik demokrasi di Indonesia. 

Besarnya biaya sejak tahap pencalonan, lanjut Yusak, dinilai membuat banyak kandidat mengeluarkan modal besar bahkan sebelum resmi mendaftar.

“Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” kata Yusak dalam diskusi bertajuk Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Yusak menjelaskan, beban biaya sudah muncul sejak proses kandidasi di partai politik. Menurut dia, kandidat harus menyiapkan dana besar hanya untuk memperoleh dukungan partai, terlebih jika harus membangun koalisi.

“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp300-Rp500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,” ujar Yusak.

Berdasarkan survei lembaganya, metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kehadiran langsung kandidat. 

Namun, keterbatasan waktu membuat kandidat tidak mampu menjangkau seluruh pemilih sehingga memilih cara instan.

"Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar," ucap Yusak.

Di kesempatan yang sama, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wacana Pilkada tidak langsung kerap dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran. Menurutnya, perubahan sistem akan memangkas sejumlah tahapan dalam pilkada.

“Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” kata Iwan.

Ia menyebut, besarnya anggaran Pilkada langsung disebabkan keterlibatan seluruh rakyat sebagai pemilih. 

“Kalau kita lihat berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, ada sekitar Rp38,2 triliun yang dianggarkan untuk pilkada langsung,” ujarnya.

Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa Pilkada tidak langsung berpotensi mengembalikan praktik politik yang lebih elitis dan rawan transaksi sehingga pilkada langsung dinilai masih sejalan dengan semangat reformasi.

Sementara itu, pengamat sosial Musni Umar menilai praktik politik uang dalam pilkada langsung berdampak buruk pada tatanan sosial masyarakat. Menurutnya, masyarakat menjadi terbiasa menerima imbalan dari kandidat.

“Dalam Lemilu, rakyat memilih kalau kita kasih uang pada mereka. Jadi mau dia (Pilkada) DPRD, tidak ada jaminan juga tidak ada politik uang. Tapi kalau pilkada langsung penduduk kita yang lebih rusak karena mereka masih miskin,” ujar Musni.

Ia menilai, sistem Pilkada tidak langsung lebih sesuai diterapkan saat ini dan menekankan perlunya ketegasan pemerintah untuk melakukan perubahan.

“Kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, harus pemegang kekuasaan itu diselesaikan dari atas. Di sini investor pun tidak percaya, karena korupsi," ucap Musni.

"Akhirnya saya ingin menyampaikan, kita harus tetap optimis. Kita mencintai negeri ini, kalau kita bicara keras, bukan karena benci, tapi kita ingin negeri ini baik,” tambahnya menandasi.