Ketua Banggar DPR Usul Blacklist SPPG Bermasalah di Program MBG

BeritaNasional.com -  Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, jika dalam perjalannya masih ada kekurangan, maka saran konstruktif diperlukan agar target intervensinya tercapai.

"Tentu saja MBG memiliki cita cita mulia, dan atas hal itu patut kita dukung. Bahwa dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan di sana-sini, justru itulah peran dan tugas DPR, seperti saya di Badan Anggaran untuk memberikan saran saran yang konstruktif, agar tata kelolanya semakin baik, sehingga target intervensinya tercapai," ujar Said dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Said memaparkan sejumlah saran untuk memperbaiki program MBG. Pertama, adalah pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini sudah beroperasi 35.270 SPPG yang dikelola masyarakat melalui yayasan maupun perorangan. Tetapi masih ada pemilik dapur yang melanggar ketentuan standar pelayanan. Said menyarankan agar SPPG nakal dikeluarkan dari program MBG.

"Atas praktik ini, saya menyarankan BGN mengeluarkan daftar hitam rekanan, pengelola dapur yang nakal. Mereka perlu di coret sebagai rekanan BGN, dan bila perlu dimeja hijaukan," ujarnya.

"Sebab karena ulahnya membahayakan anak anak penerima manfaat, dan membuat target intervensi gizi yang di canangkan oleh Presiden Prabowo menjadi tidak tercapai," sambungnya.

Said juga mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi target penerima manfaat. Ia mengusulkan cakupan penerima manfaat diperkecil dari target 3000 siswa per SPPG menjadi maksimal 1.500-2000 siswa.

"Dengan jangkauan yang lebih kecil, memungkinkan SPPG memasak lebih cepat, menyesuaikan jam pengiriman ke siswa. Dengan demikian, makanan tetap higienes," ujarnya.

Politikus PDIP menyarankan BGN perlu melibatkan pemerintah daerah dan desa sebagai bagian dari kelompo masyarakat. Agar bisa memberikan rekomendasi pelayananan SPPG ke BGN dan daftar hitam rekanan. Serta melakukan tindakan antisipasi dan ketidaklayakan makanan yang akan diberikan ke siswa.

"Mengapa hal ini diperlukan, sebab BGN tidak memiliki jangkauan instansi vertikal ke bawah, dan bila ada kejadian yang tidak di inginkan, pemda juga yang harus ikut menanganinya," ujar Said.