Tanggapi Usulan JK soal Kenaikan Harga BBM, Gibran: Maaf, Tak Sejalan dengan Arahan Presiden Prabowo

BeritaNasional.com - Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Gibran menegaskan saat ini pemerintah berkomitmen penuh untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat.

Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (9/4/2026), Wapres Gibran menyatakan pemerintah tetap terbuka terhadap segala aspirasi, tetapi memiliki prioritas kebijakan yang berbeda terkait stabilitas ekonomi nasional.

"Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)," ujar Gibran.

Meskipun menghargai masukan tersebut, Gibran menggarisbawahi usulan kenaikan harga tidak selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. 

Pemerintah lebih memilih jalan efisiensi internal dibandingkan membebankan biaya kepada rakyat.

"Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil," tegasnya.

Gibran menjelaskan kebijakan ini diambil untuk mencegah dampak domino yang kerap mengikuti kenaikan harga BBM. Menurutnya, pemerintah lebih memilih melakukan refocusing anggaran untuk memproteksi warga lapisan bawah.

"Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain," tambah Wapres.

Sebelumnya, JK menyarankan agar pemerintah segera mempertimbangkan kenaikan harga BBM guna memangkas subsidi energi yang kian membebani kas negara. Menurutnya, mempertahankan subsidi saat ini hanya akan memperlebar defisit APBN dan menambah tumpukan utang luar negeri.

Saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan pada Minggu (5/4/2026), JK menekankan pentingnya efisiensi fiskal.

"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," ujar JK.