Defisit BPJS Kesehatan Berulang, DPR Minta Pembenahan Sistem Pembiayaan JKN

BeritaNasional.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali mengalami tekanan dengan defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Ia meminta pemerintah segera melakukan pembenahan sistemik guna menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut Netty, defisit yang terus terjadi tidak dapat dipandang sebagai persoalan rutin yang hanya diselesaikan melalui tambahan anggaran jangka pendek.

“JKN adalah program strategis yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia,” ujar Netty dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (13/5/2026). 

“Karena itu, munculnya defisit bulanan sebesar Rp2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek,” tambahnya.

Berdasarkan paparan BPJS Kesehatan kepada Komisi IX DPR RI, pembayaran klaim saat ini mencapai Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun per bulan.

Sementara itu, penerimaan iuran hanya berkisar Rp14 triliun setiap bulan. Netty menilai kondisi itu menunjukkan ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran yang perlu dievaluasi.

“Jika pengeluaran secara konsisten lebih besar daripada pendapatan, maka pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa akar masalahnya,” kata dia.

Dia menyambut baik rencana dukungan dana sebesar Rp20 triliun dari pemerintah meski hanya dapat menjadi solusi sementara dan tidak boleh menghambat upaya reformasi yang lebih mendasar.

“Tambahan anggaran tentu membantu menjaga likuiditas dalam jangka pendek. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan solusi darurat,” ucapnya.

“Yang dibutuhkan adalah langkah korektif yang mampu memperkuat fondasi pembiayaan JKN dalam jangka panjang,” tandas Netty.