KPK Ajak Masyarakat Berpartisipasi dalam SPI 2026 untuk Perkuat Tata Kelola Pendidikan

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat ikut serta dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang berlangsung 13 April–31 Juli 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, survei ini digunakan untuk memetakan risiko korupsi dan memperkuat tata kelola sektor pendidikan.

Menurut lembaga antirasuah, partisipasi masyarakat menjadi kunci agar data yang diperoleh akurat dan dapat dipakai menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan.

Survei tersebut, kata Budi, akan meminta responden mengisi beberapa pertanyaan survei via WhatsApp berlabel SPI by KPK tanpa dipungut biaya.

“Masyarakat diharapkan dapat mengisi survei tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2026).

"Sehingga hasil yang diperoleh akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

SPI Pendidikan menjadi bagian dari strategi KPK untuk memperbaiki sistem dan lingkungan pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel. 

KPK juga bekerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk Kemendagri, Kemenag, Kemendikdasmen, Kemendiktisatek, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Budi menekankan pendidikan antikorupsi adalah investasi jangka panjang. KPK menyadari hasilnya tidak dapat terlihat seketika, namun menjadi pilar penting dalam membangun generasi berintegritas. 

“Hari Pendidikan Nasional kembali menjadi pengingat bahwa membangun Indonesia yang bersih dari korupsi bukan hanya soal menangkap pelaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, integritas harus ditanamkan sejak dini agar generasi mendatang tidak tergoda melakukan penyimpangan. 

“Integritas, pada akhirnya bukan sekadar diajarkan, melainkan ditumbuhkan, dirawat, dan diwariskan,” tandasnya.