KPK Bersedia Dampingi Program Sekolah Rakyat untuk Cegah Korupsi

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menerima kedatangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang berencana melaporkan proses pengadaan barang dan jasa terkait program Sekolah Rakyat. KPK menegaskan langkah tersebut selaras dengan upaya mitigasi risiko korupsi sejak tahap perencanaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya terbuka untuk berkolaborasi dalam kerangka pencegahan korupsi.

“Dalam rangka pencegahan korupsi, KPK tentu terbuka untuk menjadi mitra mitigasi sejak dini,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK dikutip Kamis (7/5/2026).

Ia menyampaikan bahwa KPK sebelumnya juga telah melakukan kajian atas program Sekolah Rakyat dan proses tersebut masih berlangsung.

“Terlebih dalam konteks ini KPK sebelumnya juga sudah melakukan kajian yang saat ini juga masih berjalan terkait dengan program Sekolah Rakyat,” kata Budi.

Menurutnya, kajian KPK mencakup seluruh rantai kebijakan dan proses bisnis, termasuk pengadaan barang dan jasa (PBJ).

“Ya kita akan potret bagaimana kebijakan itu, bagaimana penerapannya di lapangan, bagaimana proses bisnisnya, termasuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasanya,” ujarnya.

KPK juga akan mengevaluasi ruang lingkup PBJ secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga tender.

“Nanti kita akan lihat ya, skop PBJ-nya, karena tentu kalau kita bicara PBJ, kita harus melihat dari awal proses perencanaannya, bagaimana HPS atau harga perkiraan sendiri itu disusun,” kata Budi.

Ia menekankan pentingnya pembandingan harga, kualitas barang, hingga kecocokan kebutuhan.

“Apakah sudah menggunakan pembanding baik harga, penyuplai, kualitasnya seperti apa, kemudian apakah itu juga sudah sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas,” kata dia.

Dalam tahap pelaksanaan, KPK menilai aspek tender menjadi titik krusial yang harus diawasi.

“Nanti bagaimana proses pelaksanaannya, tendernya seperti apa. Nah ini kita mitigasi sejak awal,” ujarnya.

Budi menegaskan tujuan mitigasi adalah memastikan tidak ada celah korupsi dalam program tersebut.

“Jangan sampai kemudian masih ada ruang, masih ada celah untuk para pihak melakukan atau terjadi tindak pidana korupsi,” ucap Budi.

Ia menambahkan bahwa evaluasi akhir juga akan menjadi bagian dari pengawalan KPK.

“Termasuk nanti evaluasinya juga ya. Jadi ini kan kalau kita bicara sebuah kebijakan, kita mulai dari awal, perencanaannya, formulasinya, pelaksanaan, hingga evaluasinya begitu,” tandansya.

Sebelumnya, Gus Ipul berencana menemui KPK untuk melaporkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan program pembangunan Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan Gus Ipul ketika ditanya perihal pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat yang diduga mengalami hambatan, dan juga mendapat atensi dari KPK terkait pengadaan di program ini.

"Tentu kami terbuka dan, jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menilai pertemuannya dengan KPK menjadi kesempatan yang baik untuk mengevaluasi pengadaan. Dia mengatakan hasil evaluasi dari pertemuan itu, nantinya akan dijadikan acuan untuk pengadaan barang dan jasa di masa mendatang.

"Ini adalah kesempatan yang baik buat kami untuk melakukan evaluasi, sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada 2026," katanya.