Sambangi KPK, Mensos Gus Ipul Sampaikan Progres Pengadaan Program Sekolah Rakyat

BeritaNasional.com -  Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama jajaran lengkap kementerian, mencakup wakil menteri, sekjen, seluruh dirjen, serta para kepala biro dan direktur.

Kehadirannya itu berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, khususnya terkait Sekolah Rakyat. Menurutnya, kedatangan tersebut sebagai langkah konsultatif dan transparan.

“Silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos," ujar Gus Ipul di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/5/2026).

"Saya datang lengkap bersama Pak Wamen, Sekjen, seluruh Dirjen, serta para kepala biro dan direktur yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

Ia menegaskan tidak ada persiapan khusus karena seluruh data dan proses pengadaan akan dibuka sepenuhnya kepada lembaga antikorupsi.

 “Tidak ada persiapan secara khusus, tapi kami akan menyampaikan semua hal yang terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos. Kami minta nasihat, minta masukan, kritik, dan saran,” katanya.

Gus Ipul menyebut kementeriannya sedang memulai tahapan pengadaan tahun 2026, termasuk program strategis sekolah rakyat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh program tersebut bebas dari praktik korupsi.

“Kita ingin program strategis Bapak Presiden, khususnya sekolah rakyat, tidak dikotori praktik korupsi. Oleh karena itu, sejak awal kami sudah menyatakan terbuka," tuturnya.

"Dan kami menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik maupun lembaga pemeriksa seperti BPK atau BPKP, dan juga lembaga nonpemerintah untuk ikut mengawal pelaksanaan pengadaan barang di Kemensos,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa setiap masukan dari KPK akan segera ditindaklanjuti.

“Nanti kita coba, nasihatnya seperti apa akan kita tindak lanjuti,” tutupnya.

Sebelumnya, KPK sudah siap mengawal proses pengadaan barang dan jasa terkait program Sekolah Rakyat kare a selaras dengan upaya mitigasi risiko korupsi sejak tahap perencanaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya terbuka untuk berkolaborasi dalam kerangka pencegahan korupsi.

“Dalam kerangka pencegahan korupsi, KPK tentu terbuka untuk menjadi mitra mitigasi sejak dini,” ujar Budi.

Ia menyampaikan KPK sebelumnya juga telah melakukan kajian atas program Sekolah Rakyat dan proses tersebut masih berlangsung.

“Terlebih dalam konteks ini KPK sebelumnya juga sudah melakukan kajian yang saat ini juga masih berjalan terkait dengan program Sekolah Rakyat,” kata Budi.

Menurutnya, kajian KPK mencakup seluruh rantai kebijakan dan proses bisnis, termasuk pengadaan barang dan jasa (PBJ).

“Ya kita akan potret bagaimana kebijakan itu, bagaimana penerapannya di lapangan, bagaimana proses bisnisnya, termasuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasanya,” ujarnya.

KPK juga akan mengevaluasi ruang lingkup PBJ secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga tender.

“Nanti kita akan lihat ya, skop PBJ-nya, karena tentu kalau kita bicara PBJ, kita harus melihat dari awal proses perencanaannya, bagaimana HPS atau harga perkiraan sendiri itu disusun,” terangnya.

Ia menekankan pentingnya pembandingan harga, kualitas barang, hingga kecocokan kebutuhan.

“Apakah sudah menggunakan pembanding baik harga, penyuplai, kualitasnya seperti apa, kemudian apakah itu juga sudah sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas,” kata dia.

Dalam tahap pelaksanaan, KPK menilai aspek tender menjadi titik krusial yang harus diawasi.

“Nanti bagaimana proses pelaksanaannya, tendernya seperti apa. Nah ini kita mitigasi sejak awal"

Budi juga menegaskan tujuan mitigasi adalah memastikan tidak ada celah korupsi dalam program tersebut.

“Jangan sampai kemudian masih ada ruang, masih ada celah untuk para pihak melakukan atau terjadi tindak pidana korupsi,” ucap Budi.

Ia menambahkan evaluasi akhir juga akan menjadi bagian dari pengawalan KPK.

“Termasuk nanti evaluasinya juga ya. Jadi ini kan kalau kita bicara sebuah kebijakan, kita mulai dari awal, perencanaannya, formulasinya, pelaksanaan, hingga evaluasinya begitu,” tandasnya.