Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Melarang Nobar Film Pesta Babi

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Hal itu disampaikan Yusril dalam menanggapi adanya beberapa kejadian pelarangan nobar film Pesta Babi di sejumlah daerah.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara itu, di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan pembubaran atau penghentian nobar film itu bukan arahan pemerintah maupun aparat penegak hukum secara terpusat.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

Yusril menjelaskan film dokumenter ini berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tampak bersifat provokatif,” ujarnya.

Namun, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film dinilai sengaja dibuat menarik perhatian publik. Sebab, pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut.

“Tetapi, tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian, publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” katanya.

“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” lanjut Yusril.

Sekadar informasi, film dokumenter investigatif Pesta Babi belakangan viral setelah serangkaian kejadian pembubaran oleh berbagai pihak terhadap kegiatan nonton bareng di sejumlah universitas maupun beberapa tempat lain.

Padahal, fokus utama film karya sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale adalah mendokumentasikan perubahan ruang hidup masyarakat adat di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi terkait dampak proyek strategis nasional (PSN) berupa pengembangan pangan dan bioenergi skala besar yang mengancam keberadaan hutan adat.