DPR Minta PLN Siapkan Skema Ganti Rugi Bagi Masyarakat Sumatera Terdampak Blackout
BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan meminta PT PLN menyiapkan skema ganti rugi kepada masyarakat Sumatera yang terdampak pemadaman listrik atau blackout. Sebab masyarakat terpaksa menanggung sendiri seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat pemadaman massal.
"PLN perlu segera merumuskan formula kompensasi yang transparan bagi konsumen," kata Nasim dikutip dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
Pemerintah juga perlu mencegah terulangnya pemadaman listrik massal di Sumatera. Nasim menegaskan dampak kelalaian infrastruktur ini sangat masif bagi ekonomi rakyat bawah.
"Kami meminta agar pemerintah mencegah terjadinya blackout seperti yang terjadi di Sumatera pada Jumat lalu. Kami berharap ini menjadi yang terakhir karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM," tegasnya.
Nasim juga menjelaskan, pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik. Berbagai usaha kuliner, fotokopi, pertokoan, hingga industri rumahan menjadikan listrik sebagai sumber energi utama.
Ia menekankan saat listrik padam berjam-jam, pendapatan mereka langsung turun drastis. Beban masyarqkqt kian berat karena mayoritas pelaku UMKM tidak memiliki genset cadangan akibat harga beli dan biaya bahan bakar yang mahal.
"Ketika listrik padam berjam-jam, tentu mereka merugi. Pendapatan mereka menurun drastis, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Ini harus dicegah agar tidak terulang lagi," cetusnya.
Politikus PKB ini mendorong PLN merombak sistem pengawasan infrastuktur agar kejadian serupa tidak terulang.
"PLN juga harus merombak total sistem pengawasan infrastruktur melalui pemeriksaan berkala pada kabel transmisi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali," pungkasnya.
GAYA HIDUP | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 2 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu







