Menkeu Purbaya Tegaskan APBN Harus Jadi Perwujudan Nyata Nilai Pancasila

BeritaNasional.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengajak seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk senantiasa menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai kompas utama dalam menjalankan tugas mengelola keuangan negara. 

Ajakan tersebut disampaikan Menkeu saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan pada Senin (1/6/2026).

Dalam amanat yang disampaikannya, Purbaya menegaskan Pancasila memiliki esensi yang jauh lebih dalam daripada sekadar fondasi negara. 

Lima sila yang ada wajib membumi menjadi pedoman kerja bagi setiap aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara,” ujar Menkeu melalui siaran persnya pada Senin (1/6/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Melalui tema tersebut, Kemenkeu ingin mengingatkan kembali Pancasila tidak hanya ampuh menjaga keutuhan internal Indonesia di tengah keberagaman, tetapi juga menawarkan prinsip universal seperti kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan yang sangat relevan bagi perdamaian dunia.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai ketegangan geopolitik, tekanan ekonomi, hingga disrupsi teknologi, Pancasila dinilai hadir sebagai jangkar moral yang kokoh. Hal ini memastikan agar gerak pembangunan bangsa tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

“Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia,” tegas Menkeu.

APBN Bukan Sekadar Angka, tetapi Amanat Rakyat

Bagi instansi sekelas Kementerian Keuangan, implementasi Pancasila harus diwujudkan secara nyata melalui kerangka kebijakan fiskal. Purbaya menekankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukanlah instrumen akuntansi semata, melainkan sebuah amanah besar dari rakyat yang wajib dikelola dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta kredibilitas.

“Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola. APBN adalah amanat rakyat,” kata Menkeu.

Dalam momentum upacara tersebut, Menkeu meneruskan arahan strategis dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menghidupkan kembali roh Pasal 33 UUD 1945.

Purbaya memaparkan Sistem Ekonomi Pancasila pada dasarnya menempatkan negara, pelaku usaha, koperasi, dan rakyat dalam satu barisan gotong royong demi mencapai kemakmuran bersama, yang kuat wajib merangkul dan membantu yang lemah.

Menkeu Purbaya mengingatkan kepercayaan publik adalah kehormatan tertinggi yang tidak boleh dicoreng oleh tindakan tidak terpuji. Menjaga integritas merupakan bentuk paling murni dari pengamalan Pancasila di sektor keuangan.

“Setiap pegawai Kementerian Keuangan adalah penjaga wajah negara. Ketika kita melayani dengan baik, negara hadir dengan martabat. Ketika kita menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas. Ketika kita mengawal APBN dengan cermat, negara hadir dengan tanggung jawab,” ujarnya.

Menkeu menitipkan tiga komitmen utama yang wajib tertanam dalam sanubari setiap pegawai Kemenkeu, yakni menjaga integritas, memperkuat kualitas pelayanan, dan merawat persatuan dengan membuang jauh-jauh ego sektoral.

“Jaga integritas, perkuat pelayanan, dan rawat persatuan. Hilangkan ego sektoral. Perkuat gotong royong. Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan,” tandasnya.