Momen Sufmi Dasco Duduk Semeja dengan Hotman Paris dan Ketum PWI

BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mempertemukan pengacara Hotman Paris Hutapea dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir. 

Pertemuan itu terekam dalam foto diunggah lewat akun Instagram @sufmi_dasco, menampilkan Dasco yang duduk di tengah antara Hotman dan Munir yang saling berpegangan tangan.

"Persatuan Indonesia, Silaturahmi bersama Ketua Umum PWI dan Hotman Paris hari ini," tulis keterangan dalam akun Dasco, dikutip Selasa (28/7/2026).

Pertemuan ini menjadi menarik, karena PWI diketahui telah melaporkan Hotman Paris atas dugaan penghinaan profesi wartawan sebagaimana nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, menyematkan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Selain laporan PWI, ada juga organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia melaporkan Hotman Paris sebagaimana terdaftar dengan nomor LP/B/5298/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, kedua laporan ini masih dalam proses penyelidikan oleh aparat kepolisian.

Mulai Periksa Saksi

Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, saat ini yang ditangani merupakan laporan dari Ketua Media Independen Online (MIO) İndonesia yang telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut.

“Kebetulan yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya adalah yang dilaporkan oleh Ketua MIO, wartawan online ya, apa media online, Media Indonesia Online. Ketua MIO. Saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap beberapa orang saksi,” kata Iman saat dihubungi pada Senin (27/7/2026).

Menurutnya, total sudah ada 10 orang saksi yang diperiksa untuk mengumpulkan bukti perihal ucapan Hotman Paris yang berujung laporan polisi menyangkut dugaan penghinaan profesi wartawan.

“Kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang saksi. Dan tentunya kami juga akan mengklarifikasi informasi-informasi yang kami peroleh dari keterangan sebelumnya terhadap saudara HPH ini,” ujar dia.

Meski begitu, Iman kembali menegaskan seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan mengacu pada prinsip persamaan di hadapan hukum. Artinya, tidak ada status seseorang yang akan mempengaruhi proses penegakan hukum yang masih berjalan.

“Negara sudah menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Artinya tidak ada kekhususan ataupun tidak ada perlakuan-perlakuan khusus terhadap siapa pun yang berhadapan dengan hukum," tegasnya..