Di Sidang MK, Menko Airlangga Tegaskan Program Bansos untuk Bantu Masyarakat

BeritaNasional.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan program perlindungan sosial, salah satunya bantuan sosial, sebagai upaya pemerintah mendukung masyarakat. Karena itu, pemberian perlindungan sosial diberikan secara reguler.

"Kami ingin menegaskan beberapa hal program perlinsos adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan dan mempertahankan kehidupan dan penghidupan," ujar Airlangga saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

"Karena itu, perlinsos terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler," imbuhnya.

Bansos ini digunakan pemerintah untuk membantu masyarakat ekonomi rendah. Khususnya masyarakat miskin dan rentan untuk menghadapi kerentanan ekonomi.

"Untuk menghadapi berbagai kerentanan ekonomi, pemerintah memberikan perlinsos untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan," ujar Airlangga.

Pada tahun 2023-2024, masyarakat mencermati dampak cuaca El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan. Hal ini berdampak mengganggu kehidupan masyarakat miskin dan rentan.

Pelaksanaan program perlindungan sosial ini juga telah dilakukan secara akuntabel dengan mekanisme APBN yang telah dibahas dan disepakati bersama DPR.

"Penetapan pelaksanaan program perlinsos dilakukan secara transparan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasan telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya," ujar Airlangga.

Pemerintah telah memberikan bantuan pangan pada tahun 2023, berupa 10 kg beras menyasar 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Dengan realisasi anggaran 18,1 triliun dengan penyelenggaranya adalah Bapanas.

Sementara bantuan El Nino disalurkan Rp200 ribu per bulan dengan 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Realisasi anggarannya Rp 7,5 triliun dan diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Untuk tahun 2024, dilaksanakan bantuan pangan berupa beras 10 kg menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp17,4 triliun. 

Pemerintah juga mengeluarkan bantuan langsung tunai dengan 18,8 juta keluarga penerima manfaat dengan bantuan Rp200 ribu perbulan.